Dituding Demokrat Berubah Sikap Soal Pasal Penghinaan Presiden, Mahfud: Agak Ngawur

Liputan6.com, Jakarta Politikus Demokrat Benny K Harman menyindir Menko Polhukam Mahfud MD yang berubah sikap soal pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP. Benny menyebut, saat SBY menjadi presiden ia tidak bisa melapor ke polisi pihak yang menghinanya dengan sebutan "kerbau" pada tahun 2010 silam.

Menanggapi hal tersebut, Mahfud MD menyebut tudingan Benny ngawur alias tidak tepat.

“Agak ngawur, penghapusan pasal penghinaan pada Presiden dilakukan jauh sebelum saya masuk ke MK. Saya jadi hakim MK April 2008,” kata Mahfud lewat aku twitter miliknya @mohmahfudmd, Rabu (9/6/2021).

Mahfud meminta Demokrat tidak ribut di media dan melayangkan penolakan dalam rapat pembahasan RUU KUHP.

“Sebelum saya jadi Menko, RKUHP sudah disetujui oleh DPR tapi September 2019 pengesahannya ditunda di DPR. Karena sekarang di DPR, ya coret saja pasal itu. Anda punya orang dan Fraksi di DPR,” katanya.

Sebelumnya Benny menyebut hinaan pada SBY kala itu tidak bisa lapor ke polisi lantaran pasal penghinaan presiden telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi saat dipimpin oleh Mahfud MD.

"Pasal itu sudah dihapus di dalam KUHP pak, dan yang menghapus itu yang terhormat kalau saya tidak salah, yang jadi Menko Polhukam saat ini yang saat itu dia menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Luar biasa sangat progresif," ujar Benny saat rapat kerja Komisi III dengan Menkumham di DPR, Rabu (9/6/2021).

Saksikan video pilihan di bawah ini: