Mahfud Sebut Jokowi Tak Ngotot Masukkan Pasal Penghinaan Presiden ke RKUHP

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk memasukan RKUHP dalam Prolegnas Prioritas 2021. Dalam salah satu pasal di RKUHP mengatur soal penghinaan terhadap presiden. Pasal ini menuai pro-kontra di tengah publik.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md menerangkan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak pernah memasukan pasal itu masuk ke RKUHP. Menurut menteri yang juga pakar Hukum Tata Negara itu, Jokowi menyerahkan sepenuhnya ke legislatif.

"Sblm jd Menko dan ada polemik perlu tidaknya psl penghinaan kpd Presiden masuk KUHP sy menanyakan sikap Pak Jokowi. Jawabnya, 'Terserah legislatif, mana yg bermanfaat bg negara. Kalau bg sy pribadi, masuk atau tak masuk sama sj, toh sy sering dihina tp tak pernah memperkarakan'," tulis Mahfud dalam akun Twitter pribadinya, seperti dikutip pada Kamis (10/6/2021).

Kata Mahfud, tak menjadi soal bagi Jokowi jika pun pasal tersebut dihilangkan.

"Jd menurut Pak Jokowi sbg Presiden 'mau memasukkan atau tdk pasal penghinaan kpd Presiden ke KUHP putusannys terserah pembahasan di legislatif; pokoknya apa yg baik bg negara', tp bg Pak Jokowi sbg pribadi masuk atau tdk sama sj, sering dihina jg tak pernah mengadu/memperkarakan," katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan bahwa DPR RI sepakat jika RUU KUHP masuk dalam RUU Prolegnas Prioritas 2021. 

"Jadi tadi ada kesepakatan bahwa ini akan segera dimasukkan sebagai RUU Prioritas 2021, kemudian karena carry over maka bahas pasal-pasal mana saja yang belum tuntas," ucap pria yang kerap disapa Eddy ini di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (9/6/2021).

Eddy menerangkan, terkait pasal penghinaan presiden yang termuat dalam RUU itu, tak akan ada penahanan. Menurutnya ancaman dalam pasal itu hanya 3,5 tahun sementara penahanan ancamannya mesti 5 tahun atau di atasnya.

"Oh tidak, tidak 5 tahun, 3,5 tahun. Mengapa? Karena agar tidak ada alasan bagi kepolisian untuk melakukan penahanan, penahanan itukan lima tahun," paparnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: