HEADLINE: Zona Merah Covid-19 di Indonesia Naik Jadi 29 Daerah, Pengendaliannya?

Liputan6.com, Jakarta - Saat sidak, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kaget bukan kepalang. Ia melihat empat pasien covid-19 terbaring lemah di tempat tidur yang diletakkan di depan IGD RSUD Kartini Jepara.

Tak ingin jadi masalah, Ia pun memerintahkan agar pasien segera dipindahkan ke rumah sakit yang kamar perawatan covid-19nya masih tersedia.

"Lho nggak bisa seperti ini Kak, ini bahaya. Bapak masih punya ruangan kosong tidak? Kalau tidak, langsung cari rujukan ke rumah sakit lain," perintah Ganjar, Selasa 15 Juni 2021 lalu.

Jepara menjadi salah satu daerah yang masuk zona merah covid-19. Pasien covid-19 melonjak tajam di Kota yang terkenal dengan kerajinan ukiran kayunya itu. Bed Occupancy Rate (BOR) rumah sakit sudah tidak mampu lagi menampungnya. Bahkan saking membludaknya, banyak pasien Covid-19 yang belum tertangani dengan baik.

Dalam beberapa pekan belakangan, zona covid-19 memang terus merangkak naik. Tercatat kini sudah ada 29 daerah yang masuk kategori berisiko tinggi terhadap virus covid-19. Angka ini berdasarkan data Satgas Covid-19, Rabu (16/6/2021).

Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI), Ede Surya Darmawan menilai, peningkatan zona merah di Indonesia merupakan buah dari menurunnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Bahkan sikap jaga jarak dalam prokes itu kerap diabaikan.

"Sebenarnya pesan ke mobilitas dan menghindari kerumunan itu kalau menjaga jaraknya benar, itu selesai. Oke, naik satu bus, tapi jaraknya dua meteran, berarti busnya kosong. Dalam arti di busnya kerumunan juga enggak ada," ujar Ede saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Rabu (16/6/2021).

"Ketidaktaatan masyarakat menerapkan 3 M inilah yang persoalan utama sehingga kasus meledak, dari mana? Ya kita sama-sama paham ya. Habis liburan Idulfitri, terus sowan-sowan ke sana kemari terus kasus meningkat," dia menambahkan.

Selain itu, Ede menilai pemerintah juga tidak serius menjalankan tracing, testing, treatment (3T). Ia meyakini jika 3T dijalankan dengan benar, kasus mutasi baru yang menyerang sejumlah daerah Indonesia akan terdeteksi lebih awal.

"Kelambanan-kelambanan inilah yang mengakibatkan kasus kemudian meledak di akhir-akhir ini. Yang kita khawatirkan adalah ketidakmampuan pelayanan kesehatan, yang kedua kasus ini berlanjut terus. Nah ini yang mestinya ada upaya lebih ketat. Enggak ada salahnya kok kita kembali ke awal, stay at home lagi. Karena sudah kadung seperti ini," ujar dia.

Ede pun mempertanyakan keefektifan kebijakan PPKM mikro yang diterapkan di seluruh provinsi Indonesia. Ia menilai langkah tersebut tidak memiliki implikasi berarti dalam menekan penyebaran covid-19 di daerah.

"Nah pertanyaannya ada kebijakan baru PPKM mikro diterapkan di seluruh provinsi. Saya mau tanya wujudnya apa, kan gitu? Kok enggak ada bedanya? Itu persoalannya kita ini akhirnya bermain di level diksi, bukan di level aksi. Menyampaikan diksi baru lagi, tapi aksinya tuh enggak ada bedanya," ujar dia.

Pemerintah memprediksi lonjakan kasus covid-19 akan mencapai puncaknya pada Juli 2021. Namun menurutnya, lonjakan itu bisa saja terjadi jika tak ada yang mampu menahannya.

"Menahannya gimana? Menahannya itu tadi masyarakatnya disiplin, lalu pemerintahnya segera lakukan 3T-nya secepatnya. Kasus secepatnya temukan, jadi kalau standarnya satu kasus itu potensi menularkan kepada 30 orang, temukan secepatnya. Misalnya dalam 24 jam ketemu, lalu langsung dites, berapa yang positif," terang Ede.

Jika dari 30 ada 15 orang yang positif covid-19, kata dia, kemudian 15 yang terpapar ini harus jelas penanganannya. Selanjutnya sisanya yang tidak positif, perlu diingatkan agar tetap waspada lantaran sudah melakukan kontak langsung.

"Nah yang positif segera obati, segera isolasi supaya enggak berkeliaran ke mana-mana. Dan mereka yang menunggu hasil testing, dia mesti disiplin," ujar Ede.

Dia mengungkapkan kendala dalam penerapan 3T. Menurutnya, ini tak lepas dari alat yang digunakan serta prosesnya yang juga membutuhkan waktu.

"Nah ini memang apakah harus dilakukan proses yang lebih singkat. Misalnya alat itu bisa 6 jam kenapa enggak 6 jam? Nah dalam 6 jam itu ada berapa spesimen yang diperiksa. Itu yang barangkali yang dipertegas. Atau kalau alat itu sudah lama, ya harus di-update dengan alat baru," ujar dia.

Untuk mengendalikan agar zona merah tak meluas, ia menyarankan agar masyarakat tetap berada di rumah. Dengan begitu, tidak ada potensi untuk tertular dan menularkan.

"Ya enggak mau lockdown ya (kembali) stay at home, diam di rumah semua. Itu sebenarnya kuncinya," ucap dia.

Ia yakin ekonomi Indonesia akan mampu bangkit jika pandemi covid-19 dapat tertangani dengan baik. Karena itu, kebijakan yang bersifat penanganan covid-19 harus dimaksimalkan dan didukung sepenuhnya agar wabah ini lekas pergi dari bumi Pertiwi.

"Lihat presentasi BI. BI mengutip, slide pertamanya itu mengutip kesukesan China dalam menumbuhkan ekonomi. Nah dalam ekonomi itu syarat pertamanya apa? Karena China mampu menangani kasus Covid. Pertanyaannya kenapa enggak itu yang kita lakukan, kan gitu," terang Ede.

"Jangan (beranggapan) 'oh menangani Covid nanti ekonomi parah', pertanyaannya simpel, memangnya ekonomi bisa jalan sendiri? Enggak bisa. Ekonomi kan barang itu bisa jalan kalau subjeknya bisa menggerakkannya. Pelaku ekonominya terancam Covid ya enggak bisa," dia mengimbuhkan.

Yang terpenting lagi, kata Ede, para pemimpin juga harus konsisten dalam menerapkan kebijakan terkait penanganan covid-19 ini. Jangan sampai ada diskriminasi kebijakan saat diterapkan di lapangan.

"Seharusnya mereka memberikan contoh. Yang barangkali masyarakat ingin dengar 'sekian warga dari mana, dipulangkan, ditolak di bandara', kan begitu sebenarnya. Itu kan yang barangkali diharapkan, sehingga mereka melihat oh negara ini tegas. Bukan hanya kepada rakyatnya," terang dia.

Karena bila aturan itu tidak ditegakkan kepada semua orang, akan muncul ketidaktaatan masyarakat terhadap peraturan itu sendiri. 

"Padahal kan bagi urusan negara ini kan maha penting, bukan lagi sangat penting. Apa buktinya? kita sudah satu tahun setengah, urusan negara kan jadi semuanya terhenti, semua kita tidak lagi bisa fokus. Ini barangkali yang mesti diberesin," demikian Ede.

Sementara Epidemiolog Tri Yunis Miko Wahyono menyebut, keberadaan zona merah covid-19 di sejumlah daerah Indonesia masih bersifat dinamis. Kendati begitu, penambahan zona merah COVID-19 saat ini cukup banyak dibanding pekan sebelumnya, yang mana baru berjumlah 17 kabupaten/kota.

Zonasi wilayah dari Satgas COVID-19 dilihat berdasarkan 3 indikator, yaitu indikator epidemiologi, surveilans, dan pelayanan kesehatan.

"Pergerakan zonasi, yang masuk zona merah, mungkin itu dinamis ya. Kalau kasus COVID-19nya meningkat, kemudian pelayanan kesehatan buruk, akan menjadi zona merah," jelas Yunis kepada Health Liputan6.com melalui sambungan telepon, Rabu (16/6/2021).

"Kemudian bisa juga daerah lain yang tadinya zona oranye menjadi merah. Lalu yang zona merah geser ke kuning oranye."

Perihal zonasi wilayah, menurut Yunis, tidak ada yang beda. Misal, daerah yang masuk zona hijau, belum tentu hijau. Yang paling penting adalah penegakan penanganan pengendalian COVID-19.

"Zonasi merah, oranye buat saya sama saja. Lalu yang kuning dan hijau, belum tentu hijau. Daerah-daerah tersebut urgensi (penanganan COVID-19) belum kuat," lanjutnya.

Untuk pengendalian COVID-19 bagi daerah zona merah, Tri Yunis Miko Wahyono menilai tergantung langkah sasarannya. Apakah penanggulangan COVID-19 secara umum di seluruh Indonesia atau strategi menghadapi varian virus Corona baru.

"Menurut saya, itu dua hal yang berbeda penanganannya. Begitu ada varian virus Corona baru, kita harus lebih intensif, kemampuan testing, deteksi, tracing harus ditingkatkan di daerah yang ada varian baru atau diduga varian baru," katanya.

"Jadi, kalau ada varian baru ditelusuri bagaimana indikator epidemiologi harus dikembangkan, sehingga varian Alpa (B.117) yang sudah ada di Jakarta, varian Delta (B.1617.2) Bangkalan, Madura itu harus benar-benar dikendalikan agar tidak menyebar ke tempat lain."

Selain itu, lanjut dia, respons pengendalian COVID-19 terhadap adanya varian baru virus Corona juga harus tepat.

"Semua daerah harus seperti itu. Bila respons pengendalian kurang tepat, menurut saya, varian baru Corona akan menyebarluas ke daerah lain," imbuh Yunis.

Peningkatan zona merah di sejumlah daerah Indonesia tentunya akan membuat tenaga kesehatan kewalahan menanganinya. Menurut Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof Zubairi Djoerban, tidak mudah mengatur jam kerja nakes lantaran harus sesuai aturan yang ada.

"Mengatur pola kerja nakes agar enggak kewalahan ada aturan umumnya seperti jam kerja mingguan. Namun memang kenyataannya tidak semudah itu karena RS mulai kekurangan SDM karena rumah sakitnya penuh. Jadi ini akan membuat lingkaran yang buruk karena nakes berkurang dan mengakibatkan jam kerja nakes jadi bertambah," ujar dia kepada Liputan6.com, Rabu (16/6/2021).

Prof Zubairi melanjutkan, penambahan tenaga medis dari wilayah lain juga pernah dilakukannya. Namun langkah itu terkendala dengan anggaran operasional.

"Sudah, di Kudus misalnya. Tapi ada kendala, seperti anggaran oprasional kendaraan dan makan dll, jadi ada kendala di insentif itu," ungkap dia.

Untuk itu, menurut dia, satu-satunya cara agar zona merah tidak merembet ke daerah lain adalah adanya ketegasan dari pemerintah. Apapun istilahnya kebijakan yang diambil pemerintah, menurutnya akan sia-sia tanpa adanya keseriusan dalam penerapan di lapangan.

"Standar saja. Sudah tahu harusnya, pertama batasi mobilitas, mau apa pun (namanya) PPMK, PSBB, Lockdown istilahnya asalkan tegas," demikian Zubairi.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: