Sukses

Kemendikbudristek: 33 Persen Sekolah Sudah Terapkan PTM Terbatas

Dalam Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristek dan Kementerian Agama, sekolah harus mempersiapkan protokol kesehatan sebelum dan setelah pembelajaran tatap muka berlangsung.

Liputan6.com, Jakarta Direktur Sekolah Dasar Ditjen PAUD Dikdasmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Sri Wahyuningsih menyebut sebanyak 33 persen sekolah dari 435.650 sekolah sudah menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Sebanyak 33 persen dari 435.650 sekolah mulai dari tingkat PAUD hingga SMA/SMK sudah menerapkan PTM terbatas. Sedangkan 67 persen lainnya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh,” kata Sri di Jakarta, Rabu (16/6/2021). 

Dia menjelaskan pelaksanaan PTM sepenuhnya seizin orang tua dengan pelibatan satuan pendidikan yang terdiri dari orang tua dan masyarakat untuk bersama terus memperhatikan keamanan anak di sekolah. Jika ada paparan COVID-19 maka sekolah akan dihentikan sementara.

Dalam Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristek dan Kementerian Agama, sekolah harus mempersiapkan protokol kesehatan sebelum dan setelah pembelajaran tatap muka berlangsung.

 

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

2 dari 2 halaman

Gelar Sosialisasi dengan Webinar

Sebelum PTM terbatas, hal-hal yang harus disiapkan meliputi kegiatan disinfeksi, memastikan kecukupan cairan desinfektan, sabun cuci tangan dan air bersih, masker dan thermogun yang berfungsi dengan baik, serta memantau kesehatan warga satuan pendidikan.

Setelah PTM terbatas, hal yang sama harus dilakukan, ditambah dengan melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan kepada dinas pendidikan atau kantor wilayah Kementerian Agama.

Direktur Kesehatan Keluarga Kemenkes Erna Mulati, menyampaikan, pihaknya berkolaborasi dengan Kemendikbudristek, Kemenag dan Kementerian Dalam Negeri akan melakukan serangkaian webinar per provinsi untuk persiapan PTM terbatas.

Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk terus mempercepat vaksinasi terutama untuk para guru dan tenaga kependidikan.