HEADLINE: Calon Panglima TNI Mengerucut 2 Nama, Siapa Paling Strategis?

Liputan6.com, Jakarta Bursa kandidat Panglima TNI baru mencuat seiring masa pensiun Marsekal Hadi Tjahjanto pada November tahun 2021. Bisik-bisik ini terdengar di kalangan parlemen di Senayan, Jakarta.

Dua nama masuk sebagai kandidat calon Panglima TNI yang kelak menggantikan Hadi Tjahjanto.

Mereka adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat Atau KSAD Jenderal Andika Perkasa, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau KSAL Laksamana Yudo Margono.

Dua Perwira Tinggi TNI ini bisa dipilih oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mempunyai hak prerogatif, dan kemudian akan diuji kembali oleh DPR RI.

Sebagai catatan, untuk Andika sendiri akan pensiun pada November 2022. Jika dipilih menjadi Panglima TNI, dirinya hanya menjabat selama setahun. Sedangkan Yudo akan pensiun pada November 2023, atau bisa menjabat setahun lebih lama dari Andika.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menuturkan, bahwa dalam pemilihan Panglima TNI ini, sepenuhnya ada di tangan Jokowi.

"Tentu Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa Panglima TNI," kata Fadjroel kepada Liputan6.com, Kamis (17/7/2021).

Meski demikian, dia tak menyebutkan apakah pilihan dari Presiden sudah jelas mengarah kepada Andika atau Yudo.

"Kita tunggu saja, pasti dipilih yang terbaik," singkat Fadjroel.

Direktur Imparsial Ghufron Mabruri mengatakan dengan waktu yang tersisa enam bulan lagi, Presiden Jokowi mempunyai banyak waktu untuk mempertimbangkan siapa kandidat paling tepat yang menjadi pengganti Hadi Tjahjanto.

"Paling penting dari proses adalah Presiden masih punya waktu mempertimbangkan berbagai faktor, seperti rekam jejak dan masukan dari publik, masyarakat sipil untuk pergantian tersebut," kata Ghufron kepada Liputan6.com, Kamis (17/7/2021).

Menurut dia, pergantian Panglima TNI bukan hanya sekedar mencari sosoknya, tapi bagaimana membawa TNI ke depan. Sehingga diperlukan banyak aspek untuk menilai siapa yang paling tepat mengisi jabatan Panglima TNI ini.

"Tidak individu saja tapi rekam jejak mereka, komitmennya juga. Tentu dalam konteks ini Presiden perlu mencari masukan dari pemangku kepentingan, dari masyarakat sipil tentunya, yang pas bisa membawa TNI ke depan dan menjamin penghormatan terhadap HAM dan juga agenda reformasi TNI yang belum dijalankan," jelas Ghufron.'Dia menuturkan, masih belum bisa memilih antara Andika maupun Yudo. Karena semuanya masih dicermati.

"Saya sendiri belum bisa menjagokan antara keduanya, mengatakan mana yang lebih baik. Kita masih cermati faktor-faktor penilaian terutama pembangunan TNI yang profesional dan menghormati HAM. Itu poin penting. Bukan hanya sosok tapi siapa yang paling berkomitmen untuk membangun TNI lebih pro lagi," tutur Ghufron.

Dia pun mengingatkan, Panglima TNI yang baru punya masalah pekerjaan rumah yang tidak ringan, selain Covid-19.

"Misal, pekerjaan rumah yang jadi catatan kita memang soal Papua, yang sampai hari ini pendekatan dilakukan masih keamanan dan militeristik, mengirim pasukan yang menjadikan situasi semakin kompleks dengan kekerasan. Kemudian peran keterlibatan TNI dengan sipil yang makin lus yang diluar tupoksi. Relasi TNI dan kekuasaan, jangan sampai TNI jadi instrumen politik untuk pengamanan dan sebagainya," kata Ghufron.

Selain itu, pekerjaan rumah yang paling penting adlaah menjalankan mandat reformasi 98 yang sampai sekarang belum dijalankan, yakni reformasi sistem peradilan militer.

"Kita masih mencari figur yang dibutuhkan publik, kita cari sosok Panglima yang berkomitmen menjunjung HAM dan demokrasi, kita butuh TNI yang didukung oleh Alutsista karena soal anggaran saja kita problem," kata Ghufron.

Rotasi Sesuai Matra

Senada, Peneliti Bidang Pertahanan dan Keamanan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Diandra Megaputri Mengko menuturkan, baik KSAD, KSAL, maupun KSAU memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi Panglima TNI.

"Hanya memang baiknya ada rotasi matra yang menjadi sebagai Panglima TNI," kata Diandra kepada Liputan6.com, Kamis (17/7/2021).

Dia juga membeberkan, ada dua hal yang masih perlu diperhatikan oleh Panglima TNI yang akan datang. Yang pertama jelas memastikan konteks pelibatan TNI dalam penanganan Covid-19 yang perlu proposional sebagai salah satu tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

"Dalam artian tidak mengganggu kesiapan dan persiapan TNI dalam mengemban tugas utamanya, yaitu menghadapi peperangan," jelas Diandra.

Kedua, diharapkan Panglima TNI ke depan bisa melakukan evaluasi terhadap dasar hukum yang digunakan dalam pengerahan TNI dalam menghadapi pandemi dan mendorong perbaikan sesuai UU TNI.

"Karena berdasarkan ketentuan UU TNI, seharusnya dasar hukum yang digunakan adalah keputusan politik negara. Alangkah baiknya apabila pelaksanaan OMSP semacam ini juga mengikuti ketentuan UU TNI," ungkap Diandra.

Selain pandemi, secara umum harapannya Panglima TNI berikutnya bisa memiliki fokus untuk mendorong profesionalisme dan patuh pada kendali demokratis. Terkait profesionalisme, tentu diharapkan Panglima akan terus mendorong dan meninjau pembenahan Alutsista di Indonesia. "Apalagi kita ada kasus Nanggala seperti kemarin," tutur Diandra.

Di sisi lain, Panglima TNI harus terus memberikan perhatian yang cukup kepada kebutuhan prajurit dalam mempersiapkan tugas utamanya seperti latihan-latihan perang dan persoalan kesejahteraan prajurit.

"Kesejahteraan prajurit ini tidak hanya terkait ketersediaan rumah dinas, tapi juga perlu menyentuh sampai jaminan kesehatan dan asuransi jiwa ketika berdinas," jelas Diandra.

Terkait kendali demokratis, lanjut dia, diharapkan Panglima TNI selanjutnya bisa melakukan evaluasi terhadap persoalan lama yang belum tuntas, yaitu evaluasi terhadap berbagai macam MOU dengan instansi sipil terkait sebagai basis pelaksanaan OMSP.

"Ini perlu dievaluasi kembali karena sesuai ketentuan UU TNI itu sendiri, OMSP ini perlu dilakukan atas dasar keputusan politik negara, keputusan presiden bersama dengan DPR," kata Diandra. 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: