Nadiem Sebut Mayoritas Sekolah Enggan PTM Terbatas karena Tak Diizinkan Pemda

Raker Komisi X dengan Mendikbudristek — Mendikbudristek Nadiem Makarim mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/6/2021). Rapat membahas Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP K/L) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) tahun 2022. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan, penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas masih terganjal aturan pemerintah daerah (pemda).

Nadiem menerangkan, mayoritas sekolah yang belum bisa melakukan PTM Terbatas lantaran tak diizinkan oleh pemda setempat.

"Waktu kita menyurvei kenapa ini sekolah-sekolah belum melaksanakan tatap muka? Kebanyakan isunya, sekitar 70-90 persen itu gak diperbolehkan oleh Pemda atau Satgas Covid setempat. Padahal kriterianya sudah boleh bebas," ujar Nadiem dalam sebuah tayangan di Youtube, dikutip pada Jumat (18/6/2021).

Menteri yang senang disapa Mas Menteri itu menegaskan, semua sekolah dapat menggelar PTM Terbatas tanpa perlu menunggu guru dan tenaga kependidikannya divaksinasi.

Yang terpenting, menurut Nadiem adalah kepatuhan sekolah terhadap protokol kesehatan selama berlangsungnya PTM Terbatas.

"Semua sekolah di Indonesia yang ingin melakukan tatap muka terbatas boleh melakukan tatap muka terbatas asal dia mengikuti prokes (protokol kesehatan) dan daftar periksa," ucap Nadiem.

Hanya ada satu kondisi di mana sekolah wajib untuk membubarkan PTM Terbatas, yakni saat daerahnya menetapkan pembatasan mobilitas masyarakat imbas melonjaknya angka temuan kasus positif Covid-19.

"Ini peraturan yang baru keluar dari Kemendagri bahwa yang zona merah, jadi gini aja satu-satunya yang tidak boleh melakukan PTM Terbatas adalah kalau ada PPKM. Jadi itu aja," jelas Nadiem.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi turut angkat bicara soal rencana pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah yang akan dibuka kembali pada Juli 2021 mendatang.

2 dari 3 halaman

Epidemiolog Minta PTM Terbatas Ditunda

Uji coba pembelajaran tatap muka hari pertama — Siswa mengikuti hari pertama uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di SDN Kenari 08 Pagi, Jakarta, Rabu (7/4/2021). Pemprov DKI Jakarta mulai melakukan uji coba pembelajaran tatap muka secara terbatas di 100 sekolah mulai 7 hingga 29 April 2021. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, kasus harian Covid-19 nasional dalam beberapa hari ini terus meningkat. Melihat hal tersebut, Ahli Epidemiologi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Yudhi Wibowo minta pemerintah untuk menunda rencana untuk mendorong sekolah menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di kelas.

Menurut Yudhi, dalam situasi seperti ini, terlebih lagi munculnya varian baru Covid-19, pembukaan sekolah dianggap berisiko.

"Kalau melihat lonjakan kasus apalagi ada varian Delta ya, sebaiknya ditunda ya. Beberapa yang sudah simulasi pun akhirnya dihentikan ya. Seperti DKI karena melonjak kasusnya jadi dihentikan," ujar Yudhi saat dihubungi Liputan6.com, Kamis, 17 Juni 2021.

Penyelenggaraan PTM terbatas saat ini dianggap amat berisiko menularkan kasus Covid-19. Terlebih Yudhi merasa belum yakin jika semua sekolah dapat menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat.

"Risikonya sangat besar karena saya belum yakin sepenuhnya bahwa semua satuan pendidikan itu mampu menerapkan prokes dengan ketat. Walaupun itu secara berjenjang itu selalu disupervisi ya, tapi buktinya itu ada yang kebobolan ya," papar Yudhi.

Ia mencontohkan kasus penularan Covid-19 di lingkungan sekolah. Misalnya sebuah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah yang tengah menggelar uji coba PTM terbatas justru kedapatan ada warga sekolah yang terkonfirmasi positif Covid-19.

"Jadi sakit, tapi tetap masuk, padahal sudah diswab. Harusnya kan kalau menunggu swab karantina dulu, tidak masuk. Tapi maksa masuk ternyata dia positif. Akhirnya kan ditracing ternyata ada beberapa guru yang kena juga," katanya.

"Itulah yang saya khawatirkan bahwa penerapan prokes baik oleh satuan pendidikan atau oleh pelakunya, guru staf dan muridnya itu belum bisa. Itu yang saya khawatirkan," sambungnya.

3 dari 3 halaman