Eks Pimpinan KPK M Jasin Diselisik Komnas HAM Soal Aturan Pemecatan Pegawai

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mochammad Jasin diselisik soal aturan pemecatan pegawai lembaga antirasuah oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Jasin baru saja diperiksa Komnas HAM berkaitan dengan dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksaan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang digelar KPK kepada para pegawai.

Pimpinan KPK kemudian membebastugaskan 75 pegawai yang dinyatakan tidak lolos TWK. Dari 75 pegawai yang gagal TWK, 51 di antaranya akan diberhentikan pada November 2021 mendatang.

Jasin yang merupakan komisioner KPK periode 2007-2011 ini menyebut, pemecatan pegawai KPK sejatinya tidak bisa dilakukan sembarangan.

"Jadi pemecatan itu ada background dan harus ada auditnya. Di KPK ada pengawas internal, apabila melanggar kode etik, apa buktinya melanggar, apabila tidak bisa mencapai kinerjanya, apa buktinya," ujar Jasin di Komnas HAM, Jumat (18/6/2021).

Jasin menambahkan, faktor lain yang menyebabkan KPK harus memecat pegawainya lantaran melanggar hukum. Menurut Jasin, sebelum memecat, KPK harus bisa membuktikan pelanggaran hukum apa yang dilakukan oleh pegawai tersebut.

"Jadi tidak hanya sekedar tes saja kemudian sebagai dasar untuk melengserkan pegawai KPK. Enggak bisa, dasarnya harus audit atau pemeriksaan," kata Jasin.

Menurut Jasin, pegawai KPK merupakan Pegawai Komisi Negara yang digaji oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dilindungi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2005.

"Sehingga apabila dia dipecat, pasti didasarkan atas hal-hal yang diatur di PP itu, antara lain adalah pelanggaran hukum, pelanggaran kode etik, atau dia tidak bisa mencapai kinerja atau dia meninggal dunia. Jadi enggak ada tes itu. Basis tes untuk misalnya saja TWK, di PP 41 Tahun 2020 tidak ada klausul bahwa ada tes berakhir dengan pemecatan, tidak ada," kata Jasin.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: