Ketua Komisi X Nilai Minat Mahasiswa Jadi Tantangan Program Kampus Merdeka

Ketua Komisi X DPR RI: Hati-Hati Memasukkan Sektor Pendidikan Sebagai Objek Pajak — Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. (Foto: Jaka/Man)

Liputan6.com, Jakarta - Minat calon mahasiswa baru di Indonesia masih tergolong konvesional. Program Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tekonologi (Kemdikbudristek) harus mampu memunculkan minat calon mahasiswa maupun penyelenggara pendidikan tinggi terhadap program studi baru yang tanggap terhadap dunia industri.

“Kami berharap Program Kampus Merdeka mampu mengubah cara pandang penyelenggara pendidikan tinggi agar tanggap terhadap tantangan baru dunia industri sehingga menyediakan program studi baru yang sesuai landscape dunia kerja saat ini,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Sabtu (19/6/2021).

Dia menjelaskan berdasarkan data dari Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri (LTMPTN) dari hasil Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2021 diketahui jika minat mayoritas calon mahasiswa baru belum berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Di kelompok sains dan teknologi masih didominasi kedokteran serta Teknik. Sedangkan di kelompok sosial dan humainora didominasi ilmu ekonomi serta hukum.

“Calon mahasiswa baru masih berlomba memilik prodi tradisional seperti kedokteran, teknologi informasi, teknik mesin di kelompok sains maupun manajemen, akuntansi, hukum, dan hubungan internasional di kelompok sosial humainora,” katanya.

Fakta ini, lanjut Huda, memberi arti jika saat ini pola pikir calon mahasiswa baru maupun penyelenggara pendidikan tinggi masih belum banyak berubah. Calon mahasiswa baru masih berpikir aman untuk memilih prodi-prodi konvensional karena hal itu bisa menjamin mereka untuk bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan maupun perusahaan-perusahaan mapan.

“Di sisi lain penyelenggara pendidikan tinggi tidak mau rugi jika harus membuat prodi baru yang sepi peminat,” katanya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menerbitkan konsep Merdeka Belajar di perguruan tinggi atau Kampus Merdeka di Jakarta, Jumat (24/1/2020).

2 dari 2 halaman

Wajah Dunia Kerja Alami Perubahan

Sedangkan realitasnya, kata Huda, wajah dunia kerja telah banyak mengalami perubahan. Dalam lima tahun terakhir telah terjadi disrupsi digital maupun disrupsi akibat pandemi yang mengubah banyak hal. Banyak tumbuh lapangan kerja baru yang mengeser pola-pola kerja lama.

“Pemerintah maupun penyelenggara Pendidikan tinggi harus mampu menangkap fenomena ini sehingga kita tidak lagi jauh ketinggalan dengan negara-negara lain,” katanya.

Politikus PKB ini berharap Progam Merdeka Belajar yang diideasikan mampu menciptakan pola pikir inovatif, independen, dan humanis dari mahasiswa harus benar-benar menangkap perubahan zaman. Program ini harus bisa membuat penyelenggara Pendidikan tinggi mengubah manajemen pengelolaan dengan menyediakan berbagai prodi baru yang sesuai dengan tuntutan dunia industry dewasa ini.

“Program ini juga harus bisa mengubah wawasan calon mahasiswa jika ada banyak bidang studi baru maupun lapangan kerja baru yang membutuhkan keberanian mereka untuk mengelutinya. Tentu ini juga harus dibarengi dengan perubahan kurikulum Pendidikan tinggi agar sesuai dengan tuntutan zaman dewasa ini,” pungkasnya.

Kampus Merdeka
Publik
Kampus Merdeka adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek di era Presiden Joko Widodo.
Lihat Selengkapnya
Kampus Merdeka
DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
Syaiful Huda