Kemendagri Sebut Pemda Bisa Terapkan Kebijakan Selain PPKM Mikro

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan pemerintah daerah bisa saja menerapkan kebijakan selain pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro dalam menangani pandemi Covid-19 di wilayahnya.

Namun,Kapuspen Kemendagri Benny Irwan menuturkan, kebijakan yang diambil Pemda harus dengan pertimbangan yang matang.

"Bisa saja, namun perlu dipertimbangkan dan dihitung betul dengan matang," ujar Benny kepada Liputan6.com, Sabtu (19/8/2021).

Menurut dia, hal yang harus dipertimbangkan salah satunya yakni, konsep kebijakan penanganan Covid-19 yang akan diterapkan. Kemudian, dampak aturan tersebut bagi masyarakat maupun kebijakan pemerintah pusat.

"Konsepnya (kebijakan) seperti apa, kondisi-kondisi yang perlu diperhatikan apa saja, konsekuensi dari penerapan kebijakan tersebut bagi masyarakat, daerah dan kebijakan pemerintah lainnya apa saja, dan lain sebagainya," jelas dia.

Benny menuturkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) juga dijelaskan bahwa kepala daerah diberi ruang untuk menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat dengan regulasi tingkat lokal.Hanya saja, aturan yang dibuat pemda tidak tumpang tindih dengan pemerintah pusat.

"Tentunya sangat diharapkan kebijakan pusat dan daerah dapat saling melengkapi dan menguatkan," kata Benny.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: