Top 3 News: Usai Kasus Covid-19 Naik, Relawan Desak Jokowi Segera Lockdown

Sebanyak 1.500 orang lebih dari berbagai latar belakang menandatangani petisi online mendesak agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera melakukan karantina wilayah atau lockdown. Petisi diinisiasi oleh relawan Lapor Covid-19 menyusul lonjakan kasus virus corona di sejumlah daerah.

Berdasarkan pantauan dari situs Lapor Covid-19, hingga Sabtu (19/6/2021) pukul 10.45 WIB, petisi itu sudah diteken oleh 1.551 orang. Mereka menilai dalam situasi darurat kesehatan publik seperti sekarang, bukan waktunya lagi pemerintah memikirkan ekonomi, investasi, dan infrastruktur.

Petisi ini juga berisi surat terbuka yang berisi 10 desakan kepada Jokowi. Masyarakat sipil mendesak agar Jokowi segera memperbaiki sistem penanganan gawat darurat terpadu, prehospital care, rujukan, ambulan dan pelayanan di puskesmas dan rumah sakit, serta meningkatkan kapasitas untuk mengantisipasi lonjakan kasus.

"Mengeluarkan keputusan untuk karantina wilayah dan mempertegas pembatasan pergerakan fisik, dengan sanksi yang tegas, serta memberi dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial," bunyi petisi tersebut.

Selengkapnya...

Komunitas Jokowi-Prabowo atau disingkat Jokpro melaksanakan syukuran di sekretariat Jokpro 2024. Sekjen Jokpro Timothy Ivan Triyono menyampaikan, komunitasnya ingin memastikan Jokowi lanjut ke periode ketiga agar tak ada polarisasi antar rakyat Indonesia.

"Mendukung Pak Jokowi harus dilanjutkan periode ke tiga," katanya dalam syukuran yang digelar daring, Sabtu (19/6/2021).

Timothy juga menyebut alasan Jokowi harus didukung tiga periode, supaya pembangunan yang tengah berlangsung tidak berhenti di tengah jalan.

"Karena pembangunan ini kalau sampai dipotong bahaya, kita akan mulai dari nol kayak Pertamina," katanya.

Sementara itu, penasihat Jokrpo M Qodari mengklaim gagasan Jokowi tiga periode bukan hanya ide Jokpro, melainkan rakyat Indonesia.

Selengkapnya...

Lima organisasi profesi dokter di Indonesia berkumpul untuk mendesak pemerintah segera melakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) secara serentak, ketat, dan menyeluruh atau bahkan terapkan PSBB terutama di Pulau Jawa.

Hal ini menyusul adanya ledakan kasus COVID-19 di Indonesia pasca libur Lebaran. Sementara, kebijakan PPKM Mikro yang saat ini diterapkan kurang efektif menekan kasus COVID-19.

Mereka khawatir Indonesia akan mengalami gelombang tsunami COVID-19 seperti di India. 

Saat ini, di beberapa rumah sakit, daya tampungnya sudah melebihi kapastias yang ada. Bahkan, antrean masuk Instalasi Gawat Darurat juga banyak.

"Jangan sampai apa yang terjadi di India, terjadi di Indonesia. Upaya maksimal pemerintah dengan menerapkan PPKM, transmisi bisa dikurangi," ujar Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, dr Agus Dwi Susanto SpP saat konferensi pers virtual pada Jumat pagi, 18 Juni 2021.

Selengkapnya...