Mahfud Sebut Masa Jabatan Presiden Cukup Dua Periode Demi Batasi Kekuasaan

Liputan6.com, Jakarta - Mentri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD tidak setuju masa jabatan presiden diperpanjang. Mahfud mendukung masa jabatan presiden tetap maksimal dua periode.

Sebab, hal ini membatasi kekuasaan dari segi lingkup maupun waktunya.

"Tapi secara pribadi saya lebih setuju seperti sekarang, maksimal dua periode saja. Adanya konstitusi itu, antara lain, untuk membatasi kekuasaan baik lingkup maupun waktunya," kata Mahfud melalui akun Twitternya @mohmahfudmd, Minggu (20/6/2021).

Sebelumnya, isu wacana masa jabatan presiden diperpanjang kembali hangat. Sejumlah relawan membentuk dukungan terhadap pasangan Joko Widodo-Prabowo Subianto.

Dalam survei yang dirilis SMRC menunjukkan mayoritas masyarakat menolak masa jabatan presiden diamandemen. Sebanyak 74 persen meminta masa jabatan presiden tetap dua periode. Hanya 13 persen yang setuju masa jabatan presiden diperpanjang.

Sementara, Istana telah angkat bicara isu masa jabatan tiga periode. Presiden Joko Widodo, melalui juru bicaranya, Fadjroel Rachman, menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Fadjroel mengatakan, Presiden Jokowi patuh terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

"Mengingatkan kembali, Presiden Joko Widodo tegak lurus konstitusi UUD 1945 dan setia terhadap Reformasi 1998. Sesuai Pasal 7 UUD 1945 amandemen ke-1 bahwa, 'Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan'," kata Fadjroel kepada merdeka.com, Sabtu (19/6/2021).

Saksikan video pilihan di bawah ini: