HEADLINE: Ancaman Rumah Sakit Kolaps Akibat Lonjakan Covid-19, Strategi dan Solusi?

Liputan6.com, Jakarta - Kasus covid-19 yang meroket pada pekan belakangan, membuat banyak tenaga kesehatan dalam posisi dilematis. Di tengah ketersedian oksigen yang terbatas, para tenaga medis saat ini harus mampu memilah mana pasien yang layak diberikan tabung oksigen.

Hal itu diungkapkan Ketua Pokja Infeksi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) dr Erlina Burhan dalam konferensi pers Lima Organisasi Kesehatan (5 OP), Jumat 18 Juni 2021 lalu. Kondisi ini menurutnya, sama sekali tidak diharapkan semua pihak.

"Ini sungguh tidak menyenangkan bagi petugas kesehatan dan juga dokter, apalagi keluarga yang melihat keluarganya sudah sangat sesak, tapi tak diberikan oksigen. Kondisi itu sudah terjadi di beberapa rumah sakit," ujar Ketua Pokja Infeksi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) dr Erlina Burhan, Jumat 18 Juni 2021 lalu.

Rumah sakit-rumah sakit di sejumlah daerah dalam pekan belakangan memang dalam keadaan memilukan. Tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occopancy Ratio (BOR) di banyak rumah sakit sudah melebihi ambang batas yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO), yakni sebesar 60 persen.

Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) Lia G Partakusuma mengamini, kondisi rumah sakit saat ini sudah tidak mampu menampung pasien covid-19. Ini terutama terjadi di Pulau Jawa.

"Sekarang rumah sakit sudah penuh ya di beberapa provinsi, terutama di Jawa. Banyak yang sudah tidak menerima lagi pasien baru. Jadi artinya yang masuk memang harus cari rujukan di tempat lain atau menunggu sampai pasien di rumah sakit pindah atau sudah selesai pengobatannya," ujar Lia kepada Liputan6.com, Senin (21/6/2021).

Dia mengungkapkan, berdasar data Yankes Kemenkes per 19 Juni 2021, Provinsi DKI Jakarta dan Jabar sudah menunjukkan angka BOR yang merah, yaitu lebih dari 80 persen. Disebutkan DKI mencatat angka BOR 84 persen sedangkan Jabar 81 persen.

Sementara Banten 79 persen, Jateng 79 persen, dan Jogja 74 persen. Ketiga Provinsi ini dalam kondisi waspada alias kuning dengan angka 60-80 persen.

"Makanya ruang ruang IGD beberapa rumah sakit sudah teriak juga bahwa penuh, mereka harus nunggu sampai ruangannya kosong baru bisa masuk. Ini ya kasihan juga," ujar dia.

Dia menilai, istilah kolaps kurang tepat untuk menggambarkan kondisi rumah sakit saat ini. Menurutnya, pelayanan rumah sakit untuk pasien Covid-19 sekarang sudah tidak bisa lagi dilakukan lantaran tempat tidur pasien yang sudah penuh.

"Istilahnya bukan kolaps tapi enggak bisa lagi nerima pasien baru," kata dia.

Karena itu, saat ini rumah sakit-rumah sakit hanya fokus menangani pasien yang sudah dirawat. Bila ada pasien baru masuk dan memang tidak ada tempat tidur rawatnya, pasien itu terpaksa dipindahkan.

"Makanya salah satu usulan dari kami adalah mengatur 'tumpukan-tumpukan' (pasien) ini karena kan sebetulnya masih ada beberapa rumah sakit yang memang enggak penuh, tapi rumah sakit itu fasilitasnya lebih sedikit daripada yang besar. Nah, yang dituju seringkali pasien itu begitu mereka positif, langsung datang ke rumah sakit besar, sehingga sistem rujukan juga tidak jalan tanpa mereka lewat pukesmas dan sebagainya," jelas dia.

Dengan begitu, Lia menegaskan, penumpukan-penumpukan pasien covid-19 pun tak bisa dielakkan terutama di rumah sakit-rumah sakit yang dikenal masyarakat. Jadi sekarang, pihaknya menganjurkan agar sistem rujukan mesti diatur kembali.

"Masyarakat mesti enggak panik dan bahkan kalaupun misalnya kami penuh, beberapa rumah sakit menganjurkan untuk pindah tempat lain sebaiknya mau. Kan ada juga yang enggak mau 'saya enggak mau ah mau nunggu di sini saja sampai kosong, ada tempat' nah itu kasihan," jelas Lia.

Selain sistem rujukan yang diperbaiki, strategi dan solusi rumah sakit dalam mengangani lonjakan ini ialah dengan selektif memilih pasien yang bisa dirawat atau tidak. Jika pasien Covid-19 dengan gejala berat, rumah sakit baru bersedia untuk merawatnya.

"Kalau misalnya ada tempat di RS cuma ada satu dua, ya sudah mereka yang berat saja yang bisa kita masukkan ke sana. Supaya ada pertolongan yang lain, mungkin duduk ngantre sampai tempatnya tersedia," ujar dia.

Dalam menghadapi wabah Covid-19 yang menggila ini, Lia menuturkan kendala pertama yang dihadapi ialah penambahan ruangan sesuai yang diinstruksikan pemerintah. Kendati demikian, hal ini bisa teratasi lantaran ada beberapa rumah sakit yang bisa menampung pasien.

"Misalnya kayak Rumah Sakit Kecamatan, kan di Jakarta ada tuh RSUD Kecamatan. Nah seperti itu yang kita akan kirim pasien-pasien tersebut secara berjenjang ke sana, nanti kalau yang itu penuh lagi, kemudian turun lagi sampai ke isolasi mandiri," ujar dia.

Pekerjaan besar rumah sakit saat ini, kata dia, adalah menyeleksi pasien. Terkait SDM, kata Lia, beberapa rumah sakit sudah meminta relawan dari provinsi lain untuk dikirim ke lokasi yang membutuhkan tenaga medis.

"Misalnya ada rumah sakit yang pasiennya tidak terlalu banyak, mungkin (SDM) dikirim ke sana (lokasi yang membutuhkan)," ucap dia.

Dia mengakui masalah SDM agak sulit karena untuk menjadi petugas ICU, butuh satu kompetensi tertentu. Selain itu, banyak juga keluhan yang diungkapkan tenaga kesehatan terkait kebutuhan obat di rumah sakit.

"Untuk fasilitas masih ada yang sudah mengeluh 'oh ini kurang obat-obatan' karena mereka menyiapkan mungkin enggak sebanyak apa yang ada sekarang. Kan ada yang sampai dua kali lipat, tiga kali lipat lonjakan, jadi mungkin enggak siap, kemudian harus mencari obat-obatan tambahan," terang Lia.

Karena itu, untuk menekan lonjakan kasus Covid-19 ini, Ia mendorong pemerintah agar melakukan pembatasan PSBB per wilayah yang memang merah atau sudah orange. Bila tidak ada penyekatan antardaerah, dikhawatirkan virus Covid-19 ini akan terus menyebar tanpa ada batas ujungnya.

"Kita harus batasi penularan ini dengan pertama, pembatasan agak sedikit per wilayah tinggal mereka akan dikonsentrasikan di wilayah tersebut. Kedua agar tidak terjadi penumpukan, ada pembagian pasien ke mana-mana supaya semua bisa terlayani sesuai kondisi masing-masing," kata dia.

Dan tak kalah pentingnya, pasien Covid-19 juga harus melapor RT/RW agar ditangani secara baik melalui isolasi mandiri di rumah. Bila diperlukan, sang pasien bisa memohon kepada pihak terkait untuk sedia barang yang dibutuhkan.

"Entah makanan, obat obatan, jadi mereka enggak jalan-jalan. Itu sih kira-kira. Sama nakes satu lagi, karena nakes banyak yang kena, kita mengharapkan nakes berhati-hati betul karena tenaga nakes dibutuhkan sama masyarakat," demikian Lia menerangkan.

Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Daeng M Faqih mengungkapkan, peningkatan kasus covid-19 tak hanya berimbas pada tingginya gelombang pasien rumah sakit. Kondisi itu juga tak pelak menimbulkan rasa was-was tenaga medis yang menangani pasien covid-19.

Karena itu, ia meminta pemerintah segera mengambil kebijakan tepat. Menurut dr Daeng, salah satunya dengan menerapkan lockdown. Sebab bila tidak, dikhawatirkan kondisi rumah sakit akan semakin tidak terkendali.

"Iya (lockdown) untuk mengendalikan lonjakan kasus. Kalau tidak dilakukan tindakan emergency, kita khawatir lonjakan tidak bisa dikendalikan. Yang kami khawatirkan RS pelayanannya akan kewalahan," jelas dia.

IDI, Daeng menambahkan, sudah mengimbau para anggotanya untuk mematuhi prokes selama bekerja di rumah sakit. Hal ini demi menghindari gugurnya tenaga kesehatan, seperti pada awal-awal serangan pandemi covid-19 tahun lalu.

"Enggak boleh kelelahan, karena itu khawatir gampang terinfeksi. Nanti kalau gampang terinfeksi, pelayanan enggak bisa berlanjut," ujar dia.

Selain itu, IDI juga memohon kepada pemerintah untuk memercepat vaksinasi massal dan memerluas upaya tes (test) dan pelacakan (tracing) pada semua kelompok umur, termasuk anak-anak.

Selanjutnya, masyarakat diminta untuk disiplin melaksanakan protokol kesehatan dengan pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas dari aparat penegak hukum

Daeng mengungkapkan, akibat lonjakan kasus ini, banyak dokter yang terinfeksi virus Covid-19. Jumlah terakhir dokter yang meninggal, menurut laporan yang diterima sebanyak 374 orang.

"Dan kabarnya ada tambahan lima nih yang meninggal. Jadi kira-kira 379 ya, tapi yang lima belum terkonfirmasi gara-gara Covid. Masih kami konfirmasi yang dinyatakan meninggal," ujar dia.

Kendati demikian, ia menilai kondisi saat ini bukanlah serangan Covid-19 gelombang kedua. Kendati pasien sudah banyak menyerbu pelayanan kesehatan hingga membuat rumah sakit tak lagi menampungnya.

"Jadi ini lonjakkan kasus ya bukan gelombang kedua. Kami melihatnya begitu. Karena belum ada disebut betul-betul melandai dan tidak ada Covid. Kalau yang (dimaksud) gelombang kedua kan sudah landai sekali dan muncul kasus baru. Ini belum kita betul-betul melandai tapi sudah ada lonjakan," terang dia.

Data satgas covid-19 mencatat, pada 14 hingga 21 Juni 2021, kasus Covid-19 menunjukkan kenaikan signifikan. Pada Senin 14 Juni, jumlah kasus sebanyak 8.189 orang. Angka itu sedikit menurun sehari setelahnya dengan angka 8.161 kasus.

Namun pada Rabu 16 Juni, angka kasus Covid-19 kembali naik menjadi 9.944 orang. Jumlah itu terus bertahan bahkan terus menanjak hingga menembus batas 10 ribu kasus pada Senin 21 Juni 2021.

Dilaporkan kasus covid-19, pada Senin 21 Juni ini tercatat sebanyak 14.536 orang. Sehingga totalnya secara akumulatif mencapai 2.004.445 orang.

Ia pun meminta kepada pemerintah untuk segera mengambil langkat tepat guna memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 ini.

"Harus ada kebijakan darurat. Itukan sudah ada aturan di peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 itu. Ini sekaligus imbauan atau permohonan ke kepala daerah yang daerahnya terjadi lonjakan agar segera mengambil kebijakan emergency sesuai PP 21 tahun 2020," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: