HEADLINE: Perayaan HUT ke-494, Apa PR Besar Jakarta yang Belum Terselesaikan?

Liputan6.com, Jakarta - Tepat hari ini, 22 Juni 2021, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta merayakan Hari Ulang Tahunnya (HUT) yang ke-494. Usia yang tak lagi muda seharusnya membuat kota yang dulu bernama Sunda Kelapa ini menjadi lebih matang.

Namun, di usianya yang hampir 5 abad, Jakarta masih saja dihadapkan dengan persoalan-persoalan klasik seperti kemiskinan, kriminalitas, kemacetan, hingga banjir. Persoalan itu semakin diperparah dengan adanya bencana nonalam pandemi Covid-19 yang juga melanda sebagian besar belahan dunia.

Hampir 1,5 tahun energi Jakarta difokuskan pada pengendalian pandemi Covid-19. Alih-alih berhasil, Jakarta justru mendapatkan kado pahit jelang hari ulang tahunnya, yakni rekor penambahan kasus Covid-19 harian mencapai 5.582 pasien pada Minggu 20 Juni 2021.

Angka tersebut merupakan penambahan kasus harian tertinggi sejak virus Corona ditemukan di Jakarta. Ironisnya, kondisi itu terjadi setelah beberapa waktu lalu DKI Jakarta sempat berhasil keluar dari kategori zona merah risiko penularan Covid-19.

Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna menuturkan, penambahan usia pada sebuah kota berbeda dengan menuanya umur manusia.

Menurut dia, bertambahnya usia kota seharusnya selaras dengan peningkatan kemampuan yang dimiliki.

"Artinya, kota itu mampu semakin dinamis, sistem pelayanan transportasi semakin cepat, semakin mudah, nyaman, dan murah. Teknologi smart city semakin unggul, jadi kota yang maju, betul-betul dalam konteks kota yang makin matang dengan pengalaman, makin banyak melakukan terobosan untuk mengatasi masalah yang dihadapi," katanya saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (22/6/2021).

Yang terjadi saat ini, Jakarta justru masih terjebak dengan persoalan masa lalu yang belum sepenuhnya berhasil ditangani. Beberapa persoalan klasik yang belum terselesaikan antara lain banjir, kemacetan, kebakaran, krisis air bersih, hingga pengelolaan sampah.

"Satu yang paling berat untuk Jakarta ini adalah membangun warganya. Kalau membangun fisiknya oke itu bisa dilakukan, tapi membangun warga Jakarta menjadi warga yang berkota. Kita ini belum menjadi kota, masih berkota artinya menuju menjadi orang kota," ujar Yayat.

Dia menilai Jakarta tidak akan maju jika warganya masih berwatak katrok, tidak disiplin, suka buang sampah sembarangan, dan gemar melanggar aturan-aturan lainnya. Problem Jakarta, kata dia, selalu ketika warganya berusaha maju ada sebagian yang justru bergerak mundur.

Yayat mencontohkan, ketika Pemprov DKI mendukung aktivitas bersepeda dengan berbagai fasilitas infrastruktur yang memadai, justru tidak dimanfaatkan dengan baik. Masih banyak orang yang bersepeda tidak pada jalurnya.

"Masih suka-suka lah itu, artinya PR terbesar buat Jakarta adalah bukan hanya pada persoalan pembangunan fisik, tapi bagaimana membangun orang-orangnya ini. Jadi Jakarta yang berubah bukan sekedar kota yang menjadi maju, tapi bagaimana warganya berpikir maju juga," tutur dia.

Selain pandemi Covid-19, persoalan yang perlu menjadi fokus saat ini adalah transportasi umum karena menyangkut mobilitas masyarakat. Menurut Yayat, transportasi publik di Jakarta masih belum terintegrasi. Terbukti masih banyak warga yang beraktivitas menggunakan mobil pribadi.  

Persoalan lain yang tidak bisa dikesampingkan yakni terkait pengelolaan sampah dan limbah, sanitasi, air bersih, hingga polusi. Menurut Yayat, Jakarta betul-betul mengalami krisis ketersediaan air bersih yang layak konsumsi, sebab belum semua warga terfasilitasi PAM. Masih banyak warga Jakarta yang memanfaatkan air tanah.

Eksploitasi air tanah secara besar-besaran membuat Jakarta terus mengalami penurunan permukaan tanah, sementara laut semakin tinggi. "Maka dikhawatirkan Jakarta bakal tenggelam di tahun 2050."

Permasalahan-permasahalan di Jakarta datang begitu cepat, berbanding terbalik dengan kemampuan mengatasinya. Ibaratnya, permasahalan yang muncul di Jakarta bisa dihitung dengan deret ukur 5, 10, 15, 25, dan seterusnya. Sementara kemampuan penanganannya hanya berderet 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya.

"Kita (kemampuan penanganannya) baru sampai 5, masalahnya sudah sampai 25, seperti menghadapi Covid-19 ini lah. Jakarta tuh babak belur gara-gara covid dan itu menunjukkan masalahnya itu cepat banget dibandingkan dengan kemampuan kita mengatasi masalah itu," ujar Yayat.

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menyoroti kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani pandemi Covid-19, tidak konsisten. Belum lagi peraturan yang dibuat kerap tidak sesuai dengan implementasinya di lapangan.

Menurut dia, penanganan Covid-19 di Jakarta lebih fokus kepada dampak ekonominya, seperti soal daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga, hingga penyelamatan pelaku usaha. Sehingga penanganan kesehatan yang meliputi penularan sebagai sumber utama menjadi kurang tertangani.  

"Jadi hal-hal yang menurut saya merupakan komplementer dan bukan yang utama, karena sumber utamanya kan di penularan covidnya itu, kesehatannya," kata Trubus saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (22/6/2021).

Meski begitu, dia menilai, mengembalikan kebijakan menjadi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti dulu di awal pandemi, kurang tepat. Di samping itu, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang saat ini berlaku juga dinilai tidak efektif.

"Perlu ada evaluasi lagi dari PP 21/2020 yang merupakan turunan mengenai PSBB. Sudah saatnya itu dievaluasi, karena kebijakan mengikuti varian baru, dengan penanganan yang ada saat ini tidak korelatif," tuturnya.

Selain pandemi, persoalan lain yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar DKI Jakarta adalah kemacetan lalu lintas dan bencana banjir. Penanganan dua persoalan klasik itu dinilai tidak semakin baik.     

"Yang dulu enggak banjir sekarang jadi banjir, artinya meluas banjirnya karena penanganannya tidak dilakukan secara komprehensif dan lebih baik. Misal bagaimana masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan tempat kumuh itu dicarikan solusi, ternyata sekian puluh tahun tidak banyak berubah," kata Trubus.

Masalah permukiman padat penduduk di Ibu Kota juga masih menjadi PR besar Pemprov DKI Jakarta. Trubus menyoroti persoalan di kawasan padat penduduk rawan dilanda kebakaran. Bahkan tingkat fatalitasnya tinggi lantaran petugas pemadam kerap kesulitan mengakses ke titik api. 

"Misal di Kramat pernah terjadi kebakaran hebat dan masyarakat bingung keluar dari mana, sebab tinggal di pemukiman padat penduduk rumah mereka penuh, orang banyak yang meninggal, dan itu berulang-ulang," ucapnya.

Namun begitu, Trubus enggan menyebut Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan mengalami kemunduran. Sebab Jakarta era Anies masih menorehkan sejumlah prestasi, salah satunya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam tata kelola keuangan.

Kendati dia memberikan banyak catatan kritis kepemimpinan Anies dalam empat tahun terakhir menakhodai Jakarta. Pertama, dalam hal penataan kota, Anies dinilai hanya fokus mempercantik kawasan protokol, yakni Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman. 

Trubus juga mempertanyakan soal tindak lanjut Formula E yang hingga kini belum jelas, padahal DKI telah menggelontorkan dana hampir Rp 1 trilun untuk gelaran berskala internasional itu. Dia khawatir Formula E bisa jadi bom waktu seperti proyek pengadaan lahan rumah DP 0 rupiah di Munjul. 

"Kemudian juga soal reklamasi katanya ditutup, tapi ada yang masih jalan," ujarnya.

Dari sektor birokrasi, dia menyoroti banyaknya jabatan yang diemban pelaksana tugas (Plt) lantaran minimnya minat aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan DKI Jakarta mengikuti lelang jabatan. "Kemudian kenapa TGUPP malah jadi gemuk dengan peran yang overlaping dengan orang-orang Pemprov," kata Trubus.

"Jadi saya lihat, ini bukan gagal tapi enggak optimal. Seperti Sekda sekarang, seperti tidak bertaji apa-apa, beda dengan Pak Syaifullah," dia menandaskan.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: