Gedung KPK Ditembak Laser Bertuliskan Berani Jujur Pecat

Kemudian muncul asumsi bahwa TWK memang sudah dirancang untuk menyingkirkan para pegawai yang vokal dan berintegritas, serta sedang menangani kasus-kasus besar seperti korupsi bansos, e-KTP, dan yang mengejar buronan Harun Masiku.

"Pelemahan KPK di era pemerintahan Jokowi sudah terlihat jelas sejak Oktober tahun 2019,ketika Revisi UU KPK disahkan," kata Asep.

Anehnya, sambung Asep, meski memicu sejumlah aksi penolakan di berbagai daerah, Revisi UU KPK tersebut tetap disahkan. Apalagi kemudian Firli Bahuri diangkat sebagai Ketua KPK, sementara pernah dinyatakan melanggar kode etik saat menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.

Lebih lanjut, kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia menurutnya tidak lepas dari berbagai praktik korupsi. Seperti dugaan ancaman kerusakan hutan yang muncul dari hasil Pilkada Serentak, seiring pemangkasan dan kemudahan izin pelepasan kawasan hutan yang menjadi modal transaksi politik.

Misalnya saja KPK yang telah tiga kali berturut-turut menangkap Gubernur Riau dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), dengan dugaan kasus pemberian izin ilegal untuk pembukaan lahan di Provinsi Riau. Kemudian kasus OTT petinggi Sinar Mas yang melakukan suap terhadap anggota DPRD Kalimantan Tengah terkait proses perizinan dalam kawasan hutan.

Termasuk juga Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang merupakan terpidana korupsi atas pemberian izin pertambangan.

"Penyingkiran penyidik-penyidik terbaik KPK ini membuktikan bahwa KPK telah digerogoti daridalam, menggunakan stigma radikalisme yang sesungguhnya hanya dibuat-buat untukmenyingkirkan mereka yang berintegritas," Asep menandaskan.