Pemda Diminta Realisasikan Arahan Jokowi dan Mendagri Percepat Inakesda

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mempercepat realisasi penyaluran insentif tenaga kesehatan daerah (Inakesda). Itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo usai menerima informasi masih adanya tenaga kesehatan yang belum menerima insentif, baik yang penuh, sebagian ataupun seluruhnya.

Arahan itu juga ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239 Tahun 2021, yang mengatur mekanisme dan besaran pemberian insentif bagi tenaga kesehatan.

Hal itu juga direspons dengan dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3687/SJ tentang percepatan pelaksanaan anggaran dan belanja daerah untuk penanganan pandemi Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi, yang ditetapkan 28 Juni 2021.

"Langkah itu baik dan cepat tanggap," ujar epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Syahrizal Syarif kepada Media Rabu (30/6/2021)

Ia mengatakan, pemerintah pusat harus memastikan keputusan itu iimplementasikan seluruh penanggung jawab di daerah. Pasalnya tidak semua pemda masih memiliki anggaran yang cukup.

"Di tengah lonjakan corona ini, tenaga kesehatan harus dipastikan hak-haknya dipenuhi negara," tegasnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta pemerintah pusat mengawasi penyaluran insentif para tenaga kesehatan. Koordinasi pemerintah dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun patut diperkuat untuk memastikan realisasinya.

"Jangan sampai merugikan hak-hak tenaga kesehatan. Itu seperti yang terjadi di sebuah kabupaten yang sebagian besar para dokter pejuang penanganan Covid-19 diminta mengembalikan insentif hanya karena absensi," ujarnya.

Padahal, kata dia, persoalan absensi mutlak menjadi tanggung jawab pemda, dinas atau manajemen rumah sakit.

"Pemerintah juga harus mengawasi langsung penggunaan bantuan dana Covid-19 ke daerah-daerah yang dikelola oleh para Kasatgas Covid-19 atau Kepala Daerah yang sangat rentan disalahgunakan peruntukannya," paparnya.

Junimart mengatakan, pemda harus bekerja keras menanggulangi Covid-19. Tidak boleh mereka membiarkan rakyat terpuruk akibat gelombang kedua pandemi virus ini.

"Ini sudah terbukti di beberapa daerah bahkan ada kepala daerah yang menutup mata, hati dan telinga untuk menyelamatkan masyarakatnya dengan bekerja setengah hati bin ogah-ogahan," pungkasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: