Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta seluruh jajaran Polri untuk bijak dan bertanggung jawab saat menggunakan wewenangnya. Mulai dari, penangkapan, penahanan, hingga saat melakukan penggeledahan.
"Penggunaan kewenangan Polri melakukan penangkapan, melakukan penahanan, melakukan penggeledahan, melakukan penyitaan dan seterusnya harus dilakukan secara bijak, harus dilakukan secara bertanggung jawab," ujar Jokowi dalam peringatan HUT ke-75 Bhayangkara di Istana Negara Jakarta, Kamis (1/7/2021).
Baca Juga
Dia pun mengingatkan Indonesia adalah negara Pancasila. Oleh sebab itu, kewenangan yang dilakukan Polri harus tetap mengendepankan hak asasi manusia.
Advertisement
"Ingat bahwa negara adalah negara Pancasila, negara demokrasi, Negara yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia," kata Jokowi.Â
Selain itu, Jokowi mengatakan, Polri bukan hanya tampil tegas dan bertindak tanpa pandang bulu. Namun, Polri harus tampil sebagai pengayom, pelindung, berwajah ramah, dan selalu bersifat melayani masyarakat luas.
"Polri harus presisi dalam menjalankan wewenangnya, harus akurat dalam membuat keputusan, harus merujuk pada peraturan perundang-undangan, dan harus menjunjung tinggi norma-norma martabat masyarakat," jelas Jokowi.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Presiden Jokowi buka suara terkait kritikan BEM UI yang menyebut dirinya sebagai Presiden Lip Service. Ia meminta pihak kampus tidak menghalangi kebebasan berekspresi mahasiswa.
Pesan Tambahan Jokowi untuk Polri
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan pengembangan sumber daya manusia (SDM) Polri harus diperhatikan secara serius.
Jokowi juga menekankan rekruitmen, pendidikan, dan promosi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
"Harus mencari karakter yang sesuai dengan tugas-tugas polri dan harus menguasai perkembangan Iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) terbaru," ucapnya.
Jokowi juga meminta Polri untuk membenahi dan memperkuat manajemen dan kelembagaannya. Hal ini mengingat tantangan zaman dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.
"Polri harus membenahi secara komprehensif kebijakan perencanaan, kebijakan pengorganisasian, kebijakan penganggaran serta monitoring dan evaluasi dengan memanfaatkan pengetahuan dan teknologi terkini untuk mendukung Polri yang modern," tutur Jokowi.
Advertisement