Catatan ICJR di HUT ke-75 Polri: Penyalahgunaan Kewenangan yang Besar

Atraksi Bela Diri Eskrima Brimob Meriahkan HUT ke-73 Bhayangkara — Eskrima Brimob bersiap melakukan aksi bela bela diri dalam HUT ke-73 Bhayangkara di Monas, Jakarta, Rabu (10/7/2019). HUT ke-73 Bhayangkara ini bertemakan ‘Dengan Semangat Promoter, Pengabdian Polri untuk Masyarakat, Bangsa dan Negara. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mendorong reformasi di sektor kepolisian agar lebih akuntabel dan berperspektif Hak Asasi Manusia. Pernyatan ini disampakan pada HUT ke-75 Bhayangkara, Kamis (1/7/2021).

"Pada momen perayaan Hari Bhayangkara yang ke-75 ini, ICJR mendorong adanya komitmen dari institusi kepolisian untuk berbenah agar lebih akuntabel dan berperspektif HAM," kata ICJR dalam keterangan tertulis, Kamis (1/7/2021).

ICJR menyatakan, kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik memiliki kewenangan yang sangat besar dalam penegakan hukum pidana seperti melakukan upaya paksa mulai dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, hingga penyitaan.

Namun, seringkali bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana dan melanggar kebebasan sipil seperti hak atas privasi dan menyatakan pendapat.

Menurut ICJR hal itu karena tidak adanya sistem akuntabilitas yang efektif dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini untuk mengimbangi pelaksanaan kewenangan upaya paksa yang sangat besar tersebut.

ICJR berpandangan bahwa kewenangan upaya paksa saat ini yang diberikan KUHAP dalam rangka penyidikan kerap dilakukan dengan tanpa dasar yang akhirnya berakibat melanggar kebebasan sipil warga negara.

Misalnya, aparat kepolisian sering melakukan penggerebekan pada ruang-ruang pribadi warga tanpa alasan yang sah secara hukum. Padahal tindakan intrusi terhadap ruang privat warga negara tersebut jelas berlawanan dengan ketentuan Pasal 33 KUHAP yang mewajibkan penggeledahan perlu membawa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri.

Kemudian, ICJR juga menyoroti tindakan upaya paksa dari aparat kepolisian yang masih melakukan penangkapan sewenang-wenang khususnya terhadap massa yang melakukan aksi demonstrasi untuk menyampaikan ekspresi yang sah.

Pasal 21 KUHAP jelas mengatur bahwa penangkapan hanya boleh dilakukan terhadap orang-orang yang ditetapkan sebagai tersangka jika ada bukti permulaan yang cukup.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi inspektur upacara pada HUT ke-71 Korps Bhayangkara Polri. Jokowi memberikan instruksi khusus kepada seluruh anggota Polri.

2 dari 2 halaman

Penangkapan Sewenang-wenang

Kenyataan tak demikian. Temuan dari beberapa lembaga masyarakat sipil seperti KontraS dan PBHI, aparat kepolisian di lapangan ternyata banyak melakukan penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang bahkan dengan disertai penggunaan kekuatan yang berlebihan seperti dengan kekerasan, salah satunya pada saat aksi menolak UU Cipta Kerja pada Oktober 2020.

Untuk itu, ICJR meminta institusi kepolisian mendukung misi reformasi sektor kepolisian melalui revisi KUHAP yang dapat memperkuat jaminan perlindungan HAM dan membentuk sistem pengawasan yang efektif terhadap kewenangan upaya paksa.

"Institusi kepolisian diharapkan dapat berkomitmen untuk misi ini khususnya dengan mendukung revisi KUHAP supaya lebih mengakomodir jaminan perlindungan HAM dan sistem akuntabillitas yang lebih efektif terhadap upaya paksa," ujar dia.

Bahas Koordinasi Penegakan Hukum Kehutanan, Menhut Raja Juli Antoni Temui Kapolri