DPR Usul PPKM Darurat Diiringi Sanksi Tegas, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meminta penerapan PPKM Darurat diiringi dengan sikap tegas dan konsisten menerapkan aturan di lapangan. Rahmad mengatakan, perlu sanksi tegas bagi pelanggar aturan sebab PPKM Mikro sebelumnya lemah dalam menegakkan disiplin.

"Pemerintah daerah dibantu dengan aparatur negara harus mampu menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Aturan harus dijalankan dan dipatuhi oleh semua pihak. Bagi pelanggar diberikan sanksi sesuai aturan. Ingat, kelemahan kebijakan terdahulu (PPKM Mikro) adalah penegakan disiplin. Jangan sampai kerumunan dilarang, aksi demo dibiarkan," ujar Rahmad dalam keterangannya, Kamis (1/7/2021).

Rahmad setuju dengan kebijakan PPKM Darurat ini sebab PPKM Mikro kurang efektif. Lonjakan kasus baru Covid-19 nyaris tidak terkendali.

"Situasi saat ini sangat memprihatinkan. Korban jiwa terus berjatuhan. Sementara fasilitas kesehatan kita nyaris lumpuh karena sudah tidak mampu lagi melayani pasien Covid-19. Nah dalam kondisi darurat seperti sekarang tidak ada pilihan lain, harus dilakukan secepatnya langkah darurat, yakni menerapkan PPKM Darurat," katanya.

Anggota DPR Fraksi PDIP ini meminta masyarakat menaati keputusan PPKM Darurat. Ia meminta masyarakat bersabar meski sulit saat menghadapi kebijakan PPKM Darurat.

"Ini tidak mudah, bahkan akan terasa menyulitkan bagi masyarakat. Tapi aturan ini harus dilakukan demi keselamatan diri, keluarga serta keselamatan segenap anak bangsa dari ancaman pandemi," katanya.

Rahmad juga meminta pemerintah bergerak cepat menambah ketersediaan fasilitas kesehatan pasien Covid-19.

"Pemerintah harus memastikan ketersediaan ruang perawatan, fasilitas isolas pasien OTG di luar fayankes, jaminan ketersediaan perangkat medis dan pengaman diri, pasokan oksigen medis dan obat-obatan yang diperlukan," katanya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: