Anggota Komisi IX DPR Sebut PPKM Darurat Pertaruhan untuk Mengakhiri Pandemi Covid-19

PPKM Darurat, Mal di Jakarta Akan Ditutup — Pengunjung melintas di dalam Lippo Mall Kemang, Jakarta, Jumat (2/7/2021). Penutupan operasional gedung pusat perbelanjaan sebagai langkah pembatasan kegiatan masyarakat dalam upaya Pemerintah menekan angka penyebaran Covid-19. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah mulai menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali hingga 20 Juli 2021. Menurut anggota Komisi IX DPR Nurhadi, kebijakan ini merupakan pertaruhan semua komponen bangsa untuk mengakhiri pandemi Covid-19.

"Atau setidak-tidaknya menekan atau mengurangi lonjakan kasus," kata Nurhadi kepada wartawan, Sabtu (3/7/2021).

Dokter Lulusan Luar Negeri Terima STR Seumur Hidup, Anggota Komisi IX DPR RI Beri Apresiasi

Sebab dia memperkirakan ekonomi akan kontraksi jika PPKM Darurat tidak berhasil. Karena itu, semua kalangan harus mendukung kebijakan PPKM Darurat.

"Semua harus dimulai dari diri kita, keluarga, dan masyarakat sekitar. Ingatkan siapapun yang abai terhadap protokol kesehatan, tingkatkan daya tahan tubuh, dan berdoa," ujar Nurhadi.

Nurhadi mengatakan, upaya mengakhiri pandemi harus terus menerus melalui kebijakan-kebijakan yang jitu. Selain vaksin dan kesadaran protokol kesehatan, menurut dia, psikologi masyarakat harus dijaga.

"Masyarakat harus diedukasi sebahagia mungkin menghadapi pandemi ini. Gaungkan bahwa kita bisa melawan pandemi ini," ungkapnya.

Nurhadi juga mengajak para tokoh dan masyarakat berhenti saling menyalahkan kebijakan penanganan Covid-19. Pernyataan ini merespons mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah yang menyebut ketidaktahuan pada substansi ilmiah membuat penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia serba salah.

"Setop saling menyalahkan," katanya.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sampaikan aturan rinci saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat. Salah satunya kegiatan pusat perbelanjaan, mal, dan pusat perdagangan ditutup semen...

2 dari 2 halaman

Kebijakan Pemerintah Terus Diawasi

Nurhadi menjelaskan, Komisi IX DPR terus mengawasi kebijakan pemerintah baik dari sisi pencegahan maupun penanganan pasien Covid-19.

Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, oksigen, dan ventilator, terutama di kota-kota dengan kasus tinggi.

"DPR juga mendorong pemerintah untuk memerhatikan keselamatan tenaga kesehatan. Insentif jangan sampai terlambat diberikan," kata Nurhadi.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi IX Melkiades Laka Lena menyoroti hoaks yang selalu menyertai eskalasi Covid-19 sedari awal. Menurut dia, hoaks salah satu masalah yang harus diatasi.

"Kita harus memberikan pencerahan, keterangan yang jelas, dan betul-betul melawan dan meluruskan berbagai hoaks terkait Covid-19," ujarnya.

Lena mengimbau masyarakat tetap tenang, optimis, dan tetap membangun kekuatan diri dengan baik seperti hidup teratur, disiplin protokol kesehatan, rutin olahraga, dan makan bergizi.

"Sehingga hoaks bisa kita hadapi dan hindari dengan baik. Kita dan keluarga bisa tetap sehat," pungkas Lena.

PPKM Darurat
Agenda
PPKM Darurat adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang hanya diterapkan di wilayah Jawa-Bali.
Lihat Selengkapnya
PPKM Darurat
DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
Corona
Bencana Alam
Virus Corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan.
Lihat Selengkapnya
Corona
COVID-19
Bencana Alam
Penyebaran Covid-19 ke seluruh penjuru dunia diawali dengan dilaporkannya virus itu pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China
Lihat Selengkapnya
COVID-19
PPKM
Agenda
PPKM adalah singkatan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Lihat Selengkapnya
PPKM
PPKM Darurat Jawa Bali
Komisi IX DPR RI