8 Pernyataan Terkini Menko Luhut Terkait Kasus Covid-19 di Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memprediksi kasus Covid-19 madih akan terus naik dalam 12 hari ke depan. Adapun kasus Covid-19 betambah 29.000 pada Senin 5 Juli 2021 dan diprediksi akan terus naik.

"Ini (kasus Covid-19) akan terus makin naik dalam 10 hari, 12 hari ke depan. Hari ini sudah 29.000, walaupun tingkat kesembuhan lebih dari 13.000. Tetapi, tetap peningkatan itu masih tetap tinggi," jelas Luhut dalam konferensi pers, Senin 5 Juli 2021.

Dia mengatakan bahwa berdasarkan pemantauan di Google Maps, mobilitas masyarakat masih cukup tinggi di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Luhut menyebut tingginya mobilitas ini berpotensi membuat kasus Covid-19 melonjak.

"Kalau ini terus terjadi, saya kira akan mempersulit kita semua dan akan anda menyumbang orang yang bisa cedera atau kena covid karena ketidakdisiplinan saudara. Dan itu bisa saudaramu, bisa keluargamu, bisa anak istrimu, atau bisa dirimu sendiri," kata dia.

Pemerintah mendorong kepada setiap rumah sakit di Jawa dan Bali untuk menyediakan tempat tidur untuk para pasien Covid-19. Setidaknya 30-40 persen kapasitas kamar tidur rumah sakit untuk pasien Covid-19.

Luhut menjelaskan, pemerintah juga tengah menyiapkan rumah sakit haji untuk menjadi rumah sakit tambahan di Jawa dan Bali.

"Kemenkes telah mendorong agar rumah sakit menyediakan 30-40 persen tempat tidur untuk perawatan Covid-19 dan Pak Budi juga menyiapkan rumah sakit tambahan di rumah sakit haji," kata Luhut.

Langkah ini dilakukan karena adanya peningkatan tajam keterisian tempat tidur di berbagai rumah sakit. Di beberapa daerah Jawa dan Bali beberapa rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 memang kewalahan.

Pemerintah pun mulai memilah pasien Covid-19 mana yang bisa mendapatkan perawatan di rumah sakit dan menjalani isolasi mandiri.

Bagi pasien Covid-19 tanpa gejala dan memiliki saturasi oksigen 94-95 persen diminta untuk menjalani isolasi di rumah saja. Sementara bila saturasi oksigen dibawah angka tersebut dan disertai gejala serta memiliki komorbid maka akan diprioritaskan untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit.

"Sekarang mulai ditata, orang yang boleh masuk rumah sakit ini dilihat dari tingkat penyakitnya. Kalau saturasi 94 atau 05 dan tidak ada tanda-tanda (OTG) ini isoman dan akan mendapatkan layanan dari telemedicine yang bekerja sama dengan Kemenkes," katanya.

Pengaturan ini bisa meringankan beban rumah sakit. Sehingga perawatan di rumah sakit bisa diberikan kepada yang lebih membutuhkan.

Luhut mengatakan semua provinsi di Jawa dan Bali telah melakukan pola yang sama untuk menghadapi ancaman dari ledakan kasus Covid-19 tahun ini. Adanya penataan ini bisa mengurangi berbagai masalah yang terjadi mengenai keterbatasan tempat tidur di berbagai fasilitas kesehatan.

"Saya kira mengenai tempat tidur kalau sudah ditata dengan baik ini tidak perlu banyak masalah," kata dia.

Dia menambahkan, saat ini oksigen dan konserator sudah dijual di e-catalog. Sehingga masyarakat yang menjalani isolasi mandiri bisa membelinya langsung secara pribadi.

"Sekarang juga di e-katalog sudah ada oksigen dan konserator di sana, kita ini semua sharing saja sama pemerintah," kata Luhut.

Luhut menyampaikan, saat ini kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia sudah serius. Dia mengatakan, 90 persen penularan Covid-19 di DKI Jakarta disebabkan karena virus Corona varian Delta.

"Tadi dari data yang kami dapat bahwa 90 persen di Jakarta itu sudah varian Delta. Jadi varian data sudah ada 90 persen di kita," kata Luhut.

Untuk itu, dia mengingatkan masyarakat agar serius dan bekerja sama dalam menghadapi situasi saat ini. Luhut menekankan bahwa Covid-19 dapat menular kepada siapa saja.

"Saya ingin tidak boleh ada yang main-main mengenai ini. Kita harus kompak mengenai ini, dan saya minta sekali lagi jangan ada berita-berita memojokkan kiri-kanan. Kita harus kompak menghadapi masalah ini. Karena masalah ini betul-betul masalah dunia," terang dia.

"Jadi kalau kita bermain-main saya katakan tadi pasti bisa kena siapa saja di sekeliling anda," sambung Luhut.

Berdasarkan analisis butuh penurunan mobilitas masyarakat hingga minus 30 persen agar Covid-19 varian alpha bisa dikendalikan. Sedangkan untuk menekan penyebaran varian delta dibutuhkan pengurangan mobilitas hingga minus 50 persen.

Menanggapi itu, Luhut mengatakan agar semua pihak bisa fokus untuk mengejar target penurunan mobilitas masyarakat. Luhut menyebut kondisi DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu, sudah menjadi zona merah.

"Kalau kita lihat di Kepulauan Seribu dan Jakarta semua sudah merah," kata Luhut.

Luhut menjelaskan selama dua hari pelaksanaan PPKM Darurat Jawa Bali, yang paling tinggi indeks penurunan kasus ada di Jakarta Selatan. Sementara wilayah lainnya masih dikisaran 17 persen.

"Paling tinggi di Jakarta Selatan untuk indeks penurunannya. Sisanya masih di 17 persen, ini juga semua baru penurunan untuk alpha, belum delta," kata dia.

Luhut pun menyoroti tingginya mobilitas masyarakat di masa PPKM Darurat. Berdasarkan hasil pemantauan, kata dia, terjadi kemacetan di sejumlah ruas jalan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada hari ketiga penerapan PPKM Darurat.

"Saya sendiri tadi juga sempat keliling sebentar, memang saya lihat macetnya luar biasa," kata Luhut.

Menurut dia, tingginya mobilitas di wilayah Jabodetabek disebabkan adanya masyarakat yang berangkat bekerja di masa PPKM darurat. Hal itu menimbulkan kemacetan hingga memicu kerumunan.

"Tadi kita lihat kereta api juga masih penuh," ucapnya.

Luhut pun meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kapolda Metro Jaya, dan Pangdam Jaya untuk mengecek masing-masing industri yang masih beroperasi.

Dia menekankan bahwa sektor nonesensial dan esensial harus mematuhi aturan bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

"Juga tidak segan untuk memberikan sanksi kepada perusahaan tersebut dan memberikan penjelasan juga dampaknya ini," tutur Luhut.

Luhut kembali menegaskan bahwa karyawan di perusahaan sektor non esensial wajib bekerja dari rumah (Work From Home/WFH).

Ia akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengeluarkan surat perintah terkait hal ini.

Melalui surat perintah tersebut, kata Luhut, pemerintah akan menyampaikan kepada perusahaan-perusahaan non esensial agar tidak memberhentikan karyawan yang tidak bekerja di kantor.

Ia pun sebagai koordinator PPKM Darurat memastikan agar karyawan yang tidak bekerja di kantor untuk perusahaan sektor non esensial atau sedang WFH, tidak dapat diberhentikan secara sepihak atau dipecat.

"Dan (perusahaan sektor non esensial) wajib memerintahkan seluruh karyawan untuk WFH. Jadi kalau tidak bekerja di kantor, tapi WFH itu jangan sampai diberhentikan," kata Luhut.

Ia pun mengimbau seluruh karyawan sektor non esensial yang dipaksa bekerja di kantor untuk segera melaporkan kepada pemerintah. Khusus di wilayah DKI Jakarta bisa melalui Dinas Tenaga Kerja atau aplikasi JAKI.

"Hal ini tentu akan mengurangi mobilitas warga Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang rata-rata bekerja di Jakarta," tutur Luhut.

Kemudian, Luhut mengakui bahwa akhir-akhirnya ini telah terjadi kelangkaan obat-obatan terkait penanganan pandemi Covid-19, beserta harganya yang terlalu tinggi. Menindaklanjuti hal ini, pemerintah akan menertibkan hal tersebut.

"Pemerintah akan menertibkan juga harga obat-obatan yang kadang kala terlalu tinggi diambil untung oleh perusahaan-perusahaan tersebut," ucap dia.

Menurutnya perusahaan-perusahaan tersebut sudah 1,5 tahun mengambil banyak keuntungan. Sehingga sudah saatnya untuk mengembalikannya ke harga yang normal, tanpa harus mengalami kerugian.

Pemerintah, kata Luhut, juga sudah membuat aturan harga eceran tertinggi obat-obatan untuk penanganan pandemi Covid-19. Aturan harga ini telah dihitung secara cermat dan memastikan perusahaan tidak akan dirugikan.

"Perusahaan itu tidak akan dirugikan, tapi jangan juga mengambil keuntungan dari kesulitan masyarakat," jelasnya.

Salah satunya contohnya adalah harga Ivermectin yang diketahui mencapai beberapa puluh ribu rupiah. Padahal sebenarnya di bawah Rp 10 ribu tanpa perusahaan merugi.

"Jadi saya minta semua agar masuk akal, serta keuntungan diterima produsen dan distributornya," ungkap Luhut.

Luhut pun menegaskan akan mengambil langkah tegas jika dalam tiga hari masih terjadi kelangkaan obat-obatan. Pemerintah akan merazia seluruh gudang obat-obatan jika kondisi belum juga normal hingga Rabu 7 Juli 2021.

Pemerintah akan bertindak tegas terhadap pengusaha dan importir yang mengambil keuntungan di tengah kondisi pandemi Covid-19. Selain terjadi kelangkaan obat-obatan, harganya pun dilaporkan melonjak tinggi.

"Saya tekankan apabila dalam 3 hari ke depan kami masih mendapatkan tanda harga-harga yang cukup tinggi atau terjadi kelangkaan, maka kami akan mengambil langkah-langka tegas dan merazia seluruh gudang mereka yang sudah kami identifikasi keberadaanya," kata Luhut.

Ia pun meminta Kapolri hingga Kajati untuk melakukan patroli ke gudang-gudang obat, yang saat ini datanya ada pada pemerintah. Pemerintah akan menindak tegas pelaku penimbun dan pemain harga obat-obatan ini.

"Jadi paling lambat saya ulangi hari Rabu, jadi Kamis tidak boleh terjadi kelangkaan. Kita jangan diatur oleh orang-orang yang serakah, saya tekankan hal ini dan kita harus tindak tegas. Dan kita sudah peringatkan dan tidak mendengar peringatan kita, kita akan tindak tegas," ungkapnya.

Ia mengatakan pemerintah juga sudah mengantisipasi importir obat, agar bisa melakukan pengiriman obat langsung dari pabrik. Hal ini untuk memastikan tidak lagi ada kelangkaan obat.

"Sekali lagi saya imbau kepada Anda yang produksi obat atau yang importir obat, untuk kalian sudah untung selama 1,5 tahun ini. Tapi sudah cukup, enough is enough, sekarang kita dalam keadaan PPKM Darurat darurat. Cukup itu, patuhi peraturan yg dibuat Menkes," kata dia.

"Sekali lagi, kita tidak ingin diatur oleh orang-orang ini. Ini untuk kepentingan kepentingan rakyat Indonesia, terutama orang-orang yang menderita akibat Covid-19 ini," tegas Luhut.