Karyawati Hamil Tetap Ngantor Saat PPKM Darurat, Ini Respons Anies Baswedan

Liputan6.com, Jakarta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan perusahaan non-esensial dan kritikal akan dikenai sanksi pidana bila melanggar aturan pelaksanaan PPKM Darurat.

Hal tersebut disampaikan Anies melalui akun Instagram @aniesbaswedan, Selasa (6/7/2021), setelah menemukan sejumlah pelanggaran saat sidak di Gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta Pusat.

Anies menyebut perkantoran yang diisi oleh orang terdidik itu melanggar aturan PPKM darurat. Yakni memaksa karyawannya untuk bekerja di kantor.

"Kantornya bukan kantor yang termasuk esensial bukan termasuk kritikal, tetapi semua tetap bekerja. Bukan saja melanggar peraturan, tapi tidak memikirkan keselamatan," kata Anies.

"Tadi langsung kantornya suruh tutup, semua karyawan harus pulang, langsung diproses hukum, termasuk dari kepolisian akan memproses secara pidana, karena mereka melanggar undang-undang wabah," imbuh dia.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga sangat menyesalkan adanya perusahaan yang memaksa karyawanya yang tengah hamil untuk bekerja ke kantor. Anies menyebut risiko wanita hamil terpapar sangat tinggi saat pandemi Covid-19.

Kekecewaan Anies pun juga disampaikan langsung kepada pemimpin HRD perusahaan tersebut.

"Saya sampai tegur tadi manajer human resources-nya, seorang ibu yang menjadi manajer HRD. Saya katakan harusnya seorang ibu lebih sensitif, lindungi perempuan, lindungi ibu hamil, tidak seharusnya mereka berangkat bekerja seperti ini," papar Anies.

Anies juga meminta agar semua perusahaan di Ibu Kota menaati aturan yang ada. Pembatasan saat PPKM Darurat merupakan bentuk melindungi sesama.

"Ini adalah soal melindungi sesama, melindungi saudara-saudara kita, melindungi anak buah kita. Jangan pemilik berlindung di rumah, isolasi di rumah, sebuah langkah yang benar, tetapi pekerjanya disuruh berangkat kerja," tegas Anies.

Saksikan video pilihan di bawah ini: