Anggota Dewan Minta Anies Luruskan soal Usulan yang Ditolak Pemerintah Pusat

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai pernyataan epidemiolog Pandu Riono mengenai penolakan pemerintah pusat terkait usulan pengetatan oleh Pemprov DKI harus diluruskan. Menurut dia, pernyataan dari Pandu tersebut tidak disertai data yang jelas.

"Pernyataan ini bisa menyesatkan (misleading) karena tidak disertai data, di samping itu hanya interpretasi sepihak, partisan," kata Gilbert dalam keterangan tertulis, Rabu (7/7/2021).

Menurut dia, pandemi belumlah berakhir. Namun, Gilbert menilai kerumunan di Tanah Abang jelang Lebaran sempat terabaikan. Selain itu, dia juga mengatakan adanya kegagalan lain yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

"Kegagalan antisipasi kerumunan di Ancol dan Ragunan saat Lebaran turut berkontribusi. Sementara kasus tetap tinggi dan perlahan merambat naik setelah Lebaran," ucap dia.

Gilbert juga menyebut saat kasus mulai naik Anies beberapa kali melakukan kunjungan ke beberapa provinsi lain.

"Kasus makin naik, Bung Anies malah sibuk dengan urusan jalur sepeda, tugu sepeda dan sebagai food vlogger. Semua kegiatan ini tidak berhubungan dengan penanganan Covid-19 di DKI dan bukan sesuatu yang prioritas," papar Gilbert.

Sebelumnya, epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah mengusulkan agar dilakukannya pengetatan PPKM Jawa dan Bali pada akhir Mei 2021.

Diketahui, pemerintah pusat telah memberlakukan PPKM Darurat pada awal Juli 2021, akibat kenaikan kasus Covid-19. Hal ini disampaikan oleh Pandu melalui unggahan di akun Twitter miliknya @drpriono1.

Saksikan video pilihan di bawah ini: