6 Pernyataan Terkini Anies Baswedan Tangani Pandemi Covid-19 di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta agar masyarakat menanyakan kepada sanak saudaranya yang masih bekerja di kantor saat pelaksanaan PPKM Darurat.

Sebab hanya perusahaan sektor esensial dan kritikal yang diperbolehkan bekerja di kantor di masa PPKM Darurat. Untuk kapasitas karyawannya pun juga sudah diatur.

"Buat para orang tua, buat anak-anak tanyakan kepada ayah, kepada ibu apakah sektor esensial atau kritikal. Buat kakek nenek tanyakan kepada anaknya, ini pada pergi kerja, sektor esensial, kritikal atau tidak. Kalau tidak, ambil sikap tanggung jawab," kata Anies melalui akun Instagram @aniesbaswedan pada Selasa, 6 Juli 2021.

Dia meminta masyarakat melaporkan perusahaan non esensial atau kritikal yang tetap memaksa bekerja di kantor. Saat melakukan pelaporan tersebut identitas warga akan terlindungi.

Menurut Anies, nantinya, pihak Pemprov DKI Jakarta akan langsung melakukan tindakan terhadap perusahaan yang melanggar di PPKM Darurat.

"Bila ada anda menemukan tempat anda bekerja bukan sektor esensial, bukan sektor kritikal, laporkan, lewat apa, lewat aplikasi JAKI. Aplikasi JAKI itu, maka anda bisa laporkan, nama anda tidak akan muncul," kata dia.

Anies menyatakan sanksi yang akan diterima oleh perusahaan merupakan bentuk penegakan aturan. Selain itu, dia juga meminta masyarakat tetap patuh untuk pencegahan kasus Covid-19.

"Ketika memberikan sanksi bukan untuk memuaskan hati, tetapi sanksi untuk menegakkan aturan. Jadi kepada semua, sekali lagi, jadilah pribadi-pribadi yang mentaati hukum, bukan sekedar mentaati penegak hukum," ucap dia.

Anies pun menjamin untuk melindungi identitas pelapor perusahaan-perusahaan pelanggar PPKM Darurat.

Seperti dilansir dari Antara, pelanggaran ketentuan PPKM Darurat di Ibu Kota bisa dilakukan melalui aplikasi milik Pemprov DKI, yakni Jakarta Kini (JAKI).

"Bila anda menemukan tempat anda bekerja bukan sektor esensial, bukan sektor kritikal, laporkan. Lewat apa? Lewat aplikasi JAKI. Anda bisa laporkan, nama anda tidak akan muncul. Anda akan terlindungi identitasnya," kata Anies.

Pelaporan tersebut, kata Anies, akan langsung ditindaklanjuti oleh petugas dari Pemprov DKI Jakarta, kepolisian, dan TNI dengan langsung menegakkan aturan yang berlaku.

"Setelah dilaporkan, segera kita akan melakukan tindakan untuk menegakkan aturan," ucap Anies.

Anies menilai masih banyak perusahaan non esensial dan kritikal di Ibu Kota yang melanggar aturan PPKM Darurat.

Yakni, mengharuskan karyawannya untuk tetap bekerja di kantor. Berdasarkan aturan perusahaan non esensial dan kritikal melakukan WFH 100 persen.

"Pak Pangdam, Kapolda, Kajati kita sama-sama mereview dan menemukan masih banyak perusahaan-perusahaan yang mengharuskan pekerjanya untuk masuk padahal perusahaan tersebut tidak bergerak di bidang kritikal dan esensial," kata Anies di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (7/7/2021).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan para pekerja pasti mengikuti aturan perusahaan. Karena hal itu, dia meminta agar para pemilik perusahaan menaati aturan yang ada.

"Pemilik perusahaan harus mengambil sikap bertanggungjawab untuk melindungi pekerja dan warga Jakarta. Ini soal keselamatan, bukan soal untung rugi tapi soal nyawa," ucap Anies.

Anies menyebut sejumlah perusahaan yang melanggar akan mendapatkan sanksi yang telah ditentukan. Lanjut dia, pembatasan merupakan langkah memutus rantai penularan Covid-19.

"Masih banyak mereka yang diharuskan masuk walaupun bukan bidang esensial. Ada penjaga toko, perusahaan perkebunan, perusahaan pertambangan, yang itu semua tidak termasuk esensial dan kritikal," jelas dia.

Anies menyatakan adanya pembaruan kriteria perusahaan esensial dan kritikal yang diperbolehkan beroperasi saat pelaksanaan PPKM Darurat.

Kata dia, hal tersebut berdasarkan rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Ada pembaharuan atas kriteria sektor esensial dan kritikal. Nanti kami akan umumkan," kata Anies.

Dia menjelaskan, dalam aturan baru tersebut terdapat ketentuan lainnya saat perusahaan tersebut diperbolehkan beroperasi. Seperti halnya mengenai detail kapasitas karyawan.

"Ini walaupun esensial dan kritikal bukan berarti 100 persen, tapi sebagian ada yang maksimal 10 persen," ucapnya.

Karena itu, Anies mengharapkan semua pimpinan perusahaan nantinya dapat mencocokkan daftar klasifikasi yang telah ditentukan.

"Jadi nanti ada pengumuman detil. Intinya yang berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat yang bersifat pelayanan customer bisa jalan, bisa hadir karyawannya. Tapi yang bersifat management itu bisa dilakukan di rumah," papar dia.

Anies juga mengatakan terdapat 16 mobil vaksin keliling yang digunakan untuk vaksinasi Covid-19 gratis di Ibu Kota.

Hal tersebut disampaikan Anies saat memantau langsung uji coba mobil vaksin keliling bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran, Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyo Aji dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Asri Agung Putra di wilayah Senen, Jakarta Pusat.

"Ini adalah kolaborasi dari seluruh unsur. Tiga (mobil) dari Polda, tiga dari Kodam, dua dari Kemendikbud, lima dari DKI, dan tiga dari PT Magenta Media Tama. Ini kolaborasi dengan Aprindo, Apindo, Hipindo, Kadin, dan tenaga-tenaganya juga merupakan tenaga relawan yang bersama-sama disumbangkan dari institusi-institusi ini," kata Anies.

Dia menjelaskan nantinya mobil vaksin keliling itu akan mendatangi wilayah permukiman warga. Yakni untuk menjangkau masyarakat agar melakukan vaksinasi Covid-19.

"Karena sifatnya mobile, maka ia mendatangi kampung-kampung, kompleks-kompleks, dan kalau mau mengajukan bisa kontak DKI lewat aplikasi JAKI, nanti daerahnya bisa kita datangi," papar Anies.

Lanjut Anies, mobil vaksin keliling menargetkan penyuntikan kepada 1.000 warga di setiap kelurahan. Dia juga mengharapkan hal tersebut dapat memenuhi target vaksinasi yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Jadi semua orang di atas 12 tahun bisa mendapatkan vaksinasi lewat vaksin mobil," jelas Anies.