15 Daerah Luar Jawa-Bali Terapkan PPKM Darurat, Ini Penjelasan Aturannya

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah menetapkan 15 daerah di luar Pulau Jawa dan Bali akan menerapkan PPKM Darurat mulai 12 Juli hingga 20 Juli 2021. Keseluruhan aturannya pun akan mengikuti PPKM Darurat yang telah dilaksanakan di Jawa-Bali sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021.

Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, kegiatan perkantoran sektor esensial dan kritikal masih diizinkan untuk bekerja di kantor selama PPKM Darurat. Namun dengan kapasitas terbatas dan penerapan protokol kesehatan ketat.

"Kegiatan esensial ini mengikuti, bahwa pemerintahan 25 persen dan esensial dari work from home 50 persen," tutur Airlangga dalam konferensi pers virtual, Jumat (9/7/2021).

Adapun rincian sektor tersebut antara lain terkait esensial yakni pasar modal, perbankan, teknologi informasi, perhotelan non karantina, dan industri yang esensial yang sudah memperoleh IOMKI. Kemudian terkait kritikal seperti energi, kesehatan, makanan minuman, logistik, industri seperti petrokimia, semen, penanganan bencana.

"Terkait pembatasan yang terkait dengan perkantoran (non esensial dan kritikal) untuk di daerah darurat adalah 100 persen. Kemudian belajar mengajar ini dilakukan secara daring," jelas dia.

Selama PPKM Darurat, pusat perbelanjaan atau mal juga wajib untuk tutup sementara dengan tetap memberikan akses buka bagi supermarket atau restoran, namun dengan aturan pembatasan kapasitas 50 persen dan sistem bawa pulang atau take away.

"Terkait dengan kegiatan supermarket, pasar tradisional, toko-toko, pasar swalayan masih bisa beroperasi yang esensial sampai dengan pukul 20.00 WIB. Kemudian untuk apotek bisa kata Airlangga.

Saksikan video pilihan di bawah ini: