PPKM Darurat Luar Jawa-Bali, Mendagri Minta Kepala Daerah Aktif Sosialisasi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta para kepala daerah di 15 kabupaten kota luar Jawa-Bali yang akan menerapkan PPKM Darurat untuk aktif melakukan sosialisasi ke masyarakat. Aturan tersebut berlaku pada 12 Juli sampai dengan 20 Juli 2021.

"Hadir di lapangan mungkin pada saat sosialisasi, pada saat melakukan dialog dengan asosiasi. Kemudian juga memberikan penjelasan mana yang dimaksud dengan esensial, mana yang kritikal di daerah masing-masing. Diinventarisasi dan kemudian dijelaskan sehingga tidak multitafsir," tutur Tito dalam konferensi pers virtual, Jumat (9/7/2021).

Tidak hanya sosialisasi, Tito melanjutkan, para kepala daerah juga harus hadir di lapangan saat penegakan aturan PPKM Darurat. Baik melakukan sidak maupun berkoordinasi hingga ke tingkat RT RW.

"Tolong rekan-rekan media cover mereka, sehingga terlihat gerakan yang masif oleh para pimpinan daerah. Itu akan memberikan efek getar yang luar biasa nanti pengaruhnya di masyarakat," jelas dia.

Dia mengatakan, para kepala daerah juga mesti berpegang pada penegakan hukum sebagai langkah terakhir dalam upaya menertibkan masyarakat selama PPKM Darurat. Gunakan Undang-Undang terkait Wabah Penyakit Menular, Karantina Kesehatan, KUHP sehingga dapat diproses kepolisian, kejaksaan, dan diteruskan ke pengadilan.

"Namun memang sangat situasional di lapangan, upaya koersif adalah upaya yang terakhir. Namun memang perlu ada ketegasan memang," kata Tito.

Saksikan video pilihan di bawah ini: