Moeldoko: Mobilitas Masyarakat Selama PPKM Darurat Masih Tinggi

Wawancara Kepala Staf Presiden Moeldoko Dengan KLY — Kepala Staf Presiden Moeldoko saat wawancara dengan KLY di Jakarta, Rabu (16/1). Dalam wawancara tersebut Moeldoko memaparkan kinerja kerja pemerintahan Jokowi-JK hingga saat ini. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan kebijakan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM darurat di 122 kabupaten dan kota di Jawa dan Bali, bertujuan untuk mengendalikan mobilitas orang tanpa gejala (OTG) yang akan memperparah penyebaran Covid-19.

“PPKM darurat merupakan salah satu skenario pemerintah untuk menekan penyebaran. Mobilitas orang tanpa gejala atau OTG dapat dikendalikan, karena mereka yang berstatus OTG inilah yang berbahaya dalam penyebaran virus,” kata Moeldoko dalam keterangan video, Sabtu (10/7/2021).

Moeldoko mengakui saat ini, tingkat mobilitas masyarakat di masa PPKM darurat belum berkurang sesuai target. Saat ini mobilitas baru minus 30 persen, padahal PPKM baru akan dianggap berhasil jika mobilitas menurun 50 persen.

“Tingkat mobilitas masyarakat saat ini di masa PPKM darurat ini relatif masih tinggi, baru berkurang kurang lebih 30 persen, padahal PPKM dianggap berhasil jika penekanan mobilitas di atas 50 persen. Oleh sebab itu pemerintah tetap akan memperkuat dan juga memperketat penyelenggaraan PPKM sampai dengan 20 Juli,” terangnya.

Untuk mencapai target penurunan mobilitas masyarakat hingga 50 persen, pemerintah pemperketat pengawasan di masyarakat. Ia memastikan petugas akan lebih tegas pada pelanggar PPKM darurat.

“Memperkuat terhadap seluruh petugas yang saat ini tersebar baik TNI-Polri dan seluruh elemen masyarakat, dan apa itu memperketat agar persoalan disiplin menjadi sesuatu yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Saya mengajak kepada masyarakat untuk taat betul atas prosedur kesehatan,” ucapnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Kebijakan ini diambil usai lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia tak terkendali. PPKM darurat ini hanya berlaku di Jawa dan Bali mulai ...

2 dari 2 halaman

Komando Ada di Presiden Jokowi

Sementara itu, Moedoko juga membahas soal banyaknya komando dan kementerian dalam menangani pandemi. Ia menyebut pemegang komando tetap berada di Presiden Joko Widodo.

“Dari awal panglima tertinggi dalam penanganan Covid-19 ini adalah presiden. Maka dari awal Presiden tidak pernah kendor, baik dalam komando Pengendalian, dalam pengawasan, itu selalu dilakukan oleh presiden. Cobtoh, rapat terbatas membicarakan khusus covid itu dalam satu minggu bisa 3 kali,” pungkasnya.

Moeldoko
Tokoh
Moeldoko adalah purnawirawan Jenderal TNI yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia.
Lihat Selengkapnya
Moeldoko
PPKM Darurat
Agenda
PPKM Darurat adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang hanya diterapkan di wilayah Jawa-Bali.
Lihat Selengkapnya
PPKM Darurat