Komisi IX: Percepatan Vaksinasi Covid-19 Tidak Boleh Lewat Vaksin Berbayar

Vaksin Sinopharm yang Akan Digunakan untuk Vaksinasi Covid-19 Berbayar/Unsplash CDC

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Nurhadi minta vaksinasi Covid-19 berbayar dibatalkan. Sebab program itu hanya akan menimbulkan gejolak di masyarakat.

"Selama ini masyarakat mengetahui bahwa vaksinasi gratis karena menjadi tanggung jawab pemerintah dalam masa pandemi. Jangan sampai isu ini menjadi gejolak di masyarakat dan mengganggu program yang relatif sudah berjalan dengan baik,” kata Nurhadi pada wartawan, Selasa (13/7/2021).

Ia meminta pemerintah tidak berbisnis atau mengambil keuntungan di kondisi sulit. “Pemerintah harus menahan diri, jangan membuat kebijakan atau keputusan yang kontraproduktif. Jangan mengambil keuntungan (kesempatan) dalam kesempitan,” ujarnya.

Percepatan vaksinasi Covid-19 ini, kata dia, tidak harus dengan mengambil kebijakan vaksin berbayar. "Saya khawatir ada anggapan di masyarakat bahwa ditengah pandemi negara berbisnis dengan rakyatnya,” tambahnya.

Politkus NasDem itu menyebut langkah pemerintah terburu-buru dan terkesan panik.

“Terkesan grusa-grusu panik. Saya setuju ditunda , dan hendaknya sosialisasi yang transparan benar-benar dilakukan agar tidak memunculkan banyak tafsir dan pemerintah atau pihak-pihak tertentu dianggap mengomersialisasikan pandemi covid-19,” ucapnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kimia Farma kini memberikan layanan vaksinasi berbayar untuk individu, dengan menggunakan vaksin jenis Sinopharm. Biaya yang dibutuhkan untuk dua dosis Sinopharm sekitar Rp 879.000.

2 dari 2 halaman

Vaksin Covid-19 Gratis

Selain itu, pihaknya yakni Komisi IX sebagai mitra Kemenkes seharusnya diberitahu terlebih dahulu terkait langkah apapun dalam penanganan pandemi.

“Harusnya disampaikan dulu ke DPR (komisi IX), karena sejak awal dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 ini sudah diputuskan bahwa vaksinasi untuk rakyat adalah tidak berbayar alias gratis. Karenanya ketika muncul kebijakan vaksinasi mandiri atau individu cukup membingungkan juga. Komisi IX juga tidak pernah diajak bicara. Sehingga saya khawatir jika masyarakat memahaminya harus bayar justru kontra produktif,” jelasnya.