7 Pernyataan Menko Luhut soal Penanganan Terkini Covid-19 di Indonesia

Pemerintah kembali menambah lokasi yang akan dijadikan Rumah Sakit atau RS Darurat Covid-19, mengingat kasus Corona di Indonesia belum juga melandai. Bahkan pada Rabu 14 Juli 2021 kemarin, kasus baru Covid-19 lebih dari 54 ribu.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah memutuskan menggunakan Gedung Kimia Farma di Jalan Padjajaran dan Asrama Universitas Telkom di Dayeuh Kolot, Bandung, Jawa Barat sebagai RS Darurat Covid-19.

Menurut dia, keputusan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi Persiapan Rumah Sakit (RS) Lapangan pada Rabu 14 Juli 2021 bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Dia mengatakan, Kementerian PUPR mendapat tanggung jawab untuk pembangunan dan renovasi gedung itu agar bisa menjadi RS darurat.

"Jadi Kimia Farma dan Asrama Telkom ini koordinasi ke PUPR di bawah arahan Menteri PUPR. Kalau bisa segera tanggal 17 Juli-18 Juli mulai dikerjakan. Jadi kekuatan kita kerahkan semua itu," ujar Luhut, melansir Antara, Kamis (15/7/2021).

Sementara itu, menurut Menteri PUPR Basuki, fasilitas di Gedung Kimia Farma, Jalan Padjajaran akan terlebih dahulu selesai karena keadaan infrastrukturnya dan ruangan dalam keadaan sudah memadai.

Namun, ia memastikan pembangunan akan dilakukan dan dikoordinasikan agar kedua lokasi bisa digunakan untuk menangani pasien Covid-19.

"Semuanya akan kita kerjakan dan koordinasikan," ucap Basuki.

Luhut yang juga Koordinator PPKM Darurat Jawa dan Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, tren mobilitas masyarakat di Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus mengalami penurunan di pekan kedua PPKM Darurat.

"Ini angkanya cukup menggembirakan. Dari data yang kita dapat per tanggal 12 ke 13 Juli 2021 di Jateng dan DIY daerah yang berwarna merah penurunan mobilitasnya dari 10 persen sampai sampai 20 persen, kemudian daerah yang berwarna kuning 20 persen sampai 30 persen," terang dia.

Untuk Provinsi DIY Yogyakarta hanya Kulon Progo saja yang masih berwarna merah. Untuk itu Menko Luhut meminta kepada Bupati agar Kulon Progo didorong menjadi warna kuning.

"Progres di DIY cukup bagus Pak Gubernur, tinggal 1 yang merah yaitu Kulon Progo. Kalau bisa Kulon Progo didorong supaya bisa menjadi kuning, dan yang kuning kalau bisa sudah jadi hijau atau biru," ungkapnya.

Menurutnya, tren penurunan ini perlu dilanjutkan melalui implementasi pengetatan PPKM darurat yang lebih konsisten dan perlu perbaikan ke depan, menyasar pada titik titik yang terpantau masih tinggi mobilitas dan aktivitasnya. Pendekatan persuasif dengan menggandeng tokoh masyarakat pun perlu dilakukan.

"Saya minta kepada Kapolri, masing-masing Kapolda dan jajarannya untuk terus melakukan penyekatan terhadap mobilitas tidak hanya pada jalan-jalan ring 1 namun juga ke ring 2, serta melakukan patroli ke wilayah-wilayah permukiman untuk memastikan kepatuhan prokes," katanya.

Kemudian perlunya inspeksi terhadap industri essensial yang menerapkan shift malam juga menurutnya perlu dilakukan agar tetap mengikuti aturan 50 persen kapasitas.

Menurut Menko Luhut, momentum penurunan mobilitas harus terus dijaga ketika PPKM darurat ini efektif menurunkan mobilitas.

Selain untuk mengatasi skenario terburuk wabah Covid-19 ini, pemerintah merencanakan akan melakukan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM).

Luhut mengatakan tidak terjadi masalah yang signifikan karena pemerintah telah melakukan rekruitmen lebih dari 2 Ribu Dokter dan 20 Ribu perawat.

"Ini kita telah rekrut yang baru lulus kemudian mereka akan training. Saya kira ini sudah bisa segera kita selesaikan jadi tidak ada masalah. Tidak hanya itu Boyolali dan Surabaya juga akan disiapkan tempat isolasi pasien Covid-19 seperti di Rusun Nagrak," papar dia.

Luhut mengemukakan, pemerintah telah menyiapkan skenario terburuk (worst case scenario) penularan kasus Covid-19.

Menurut dia, kondisi penyebaran varian delta Covid-19 di Tanah Air saat ini sebenarnya sudah masuk worst case scenario, dengan terus mencatat rekor terbaru hingga lebih dari 54 ribu kasus pada Rabu 14 Juli 2021.

"Kami sekarang sudah masuk pada worst case scenario, yang sudah kami duga akan naik di atas. Kita berharap jangan lebih daripada 60 ribu kasus, karena itu nanti musti ada perkiraan lain lagi," ujar Luhut.

Namun, Luhut mengatakan, pemerintah juga sudah bersiap andai kata penyebaran kasus Covid-19 suatu hari nanti tembus ke angka 60 ribu kasus per hari.

"Kalau kita bicara worst case scenario untuk 60 ribu atau lebih sedikit, kita masih sudah cukup oke. Kita tidak berharap sampai ke 100 ribu, tapi itu pun sudah kami rancang sekarang kalaupun sampai terjadi di sana," tuturnya.

Pemerintah disebutnya terus berupaya keras agar skenario terburuk itu jangan sampai terjadi. Oleh karenanya, Luhut meminta segenap masyarakat untuk ikut membantu dengan tidak menyebarkan informasi tak jelas soal penularan Covid-19.

"Apa mungkin ada varian lain? We never know. Saya minta ini jangan dipolitisasi please. Ini soal kemanusiaan. Orang sekeliling kita sudah banyak yang pergi karena ini," imbuh Luhut.

Luhut mengatakan bahwa pemerintah masih terus mengkaji potensi diperpanjangnya masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat atau PPKM Darurat selama 6 pekan.

Menurut dia, pemerintah tidak bisa gegabah memutuskan untuk memperpanjang PPKM Darurat. Sehingga harus mencermati data-data yang ada agar penerapannya tidak membuat situasi semakin anjlok.

"Ini tentu kami amati dengan cermat. Kami punya tim juga yang amati sampai berapa jauh ini kami pergi, istilah saya itu kalau bengkok sesuatu mesti ada batasnya, kalau bengkok terus ya patah," ujar Luhut.

Wakil Ketua KPCPEN ini juga turut mencermati kondisi ekonomi jika PPKM Darurat diperpanjang. Luhut tidak mau kebijakan tersebut malah membuat ekonomi semakin terpuruk.

"Kami amati betul masalah ekonomi ini, jangan sampai kelamaan, juga malah buat mati. Saya juga nanti akan bertemu dengan asosiasi guru besar dari Universitas Indonesia, dan saya juga akan minta pendapat mereka juga," ungkapnya.

Luhut mengabarkan, dirinya juga akan menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas peluang perpanjangan PPKM Darurat ini, dan memberikan evaluasi dari penerapan sebelumnya.

"Kemarin Presiden minta saya untuk evaluasi. Saya janji besok atau nanti sore kami akan laporkan cara bertindak apa yang akan kami lakukan berikutnya dengan datanya yang ada," kata Luhut.

Luhut menyatakan, Covid-19 varian Delta memiliki dampak yang lebih besar daripada varian sebelumnya, misalnya Alpha.

Menurut dia, varian Delta penularannya enam kali lebih cepat. Saat pelaksanaan PSBB sebelumnya, peningkatan kasus Covid-19 belum signifikan seperti halnya PPKM Darurat.

"PSBB 1, PSBB 2, PPKM kabupaten/kota, PPKM mikro, semua relatif sebenarnya naik tetapi masih terkendali. Tetapi begitu kita masuk varian Delta, peningkatan kasus Covid-19 didominasi oleh varian Delta," ujar Luhut.

Dia menjelaskan, penularan Covid-19 dengan varian Delta lebih cepat dan dahsyat. Luhut juga menyebut varian Delta mendominasi hampir semua peningkatan kasus di Pulau Jawa.

"Jadi hampir semua di Jawa ini kalau enggak boleh saya katakan, ya semua, itu dikontrol oleh varian Delta," papar dia.

Luhut mengatakan, saat ini pemerintah terus berupaya untuk menekan adanya peningkatan kasus akibat varian Delta tersebut. Sejumlah negara di dunia juga tengah menghadapi kasus yang sama.

"Inggris juga kena, Belanda kena. Perdana Menteri Belanda kemarin minta maaf karena dia menyetujui lepas masker beberapa waktu yang lalu dan sekarang naik seperti ini. Hari ini juga Malaysia juga sampai hari ini semua juga Delta," kata dia.

Terakhir, Luhut meminta agar masyarakat tidak mempolitisasi pandemi Covid-19. Dia mengimbau agar semua pihak dapat kompak dalam penanggulangan pandemi.

"Jangan ada dipolitisasi ini, please saya titip, ini masalah kemanusiaan. Kalau Anda punya hati jangan dipolitisasi. Makin Anda bawa macam-macam itu, bisa membawa nyawa orang pergi dan di sekeliling kita sudah banyak yang pergi, yang kita kenal," kata dia.

Dia mengatakan, dalam penanganan pandemi, pemerintah terus mendengarkan masukan dari para ahli. Sebab pandemi Covid-19 merupakan masalah bersama.

"Saya dengarkan teman-teman yang sesuai bidangnya untuk berikan masukan dan cara bertindak kita apa baiknya. Itu juga dapat masukan dari teman-teman yang ahli dalam bidangnya," tutup Luhut.