Masih Terkendalikah Kasus Positif Covid-19 di Indonesia?

Liputan6.com, Jakarta - Jumlah kasus harian positif virus Corona atau Covid-19 kembali berada di kisaran 50.000 kasus, yang membuat angka tinggi selama masa pandemi.

Sebagai gambaran saja, pada Kamis Kamis (15/7/2021), angka penambahannya berada di 56.757 orang dengan kumulatifnya mencapai 2.726.803 orang.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan angka tersebut memang tinggi dan bisa saja naik lagi. "Bisa saja ini masih naik," kata Luhut saat konferensi pers, Kamis (15/7/2021).

Dia menjelaskan, kenaikan tajam kasus harian Covid-19 di Indonesia akibat adanya varian Delta. Sebab, saat pelaksanaan PSBB hingga PPKM mikro kasus Covid-19 masih dapat dikendalikan.

"PSBB 1, PSBB 2, PPKM kabupaten/kota, PPKM mikro, semua relatif sebenarnya naik tetapi masih terkendali. Tetapi begitu kita masuk varian Delta, peningkatan kasus Covid-19 didominasi oleh varian Delta," ucap Luhut.

Dia mengatakan, kenaikan kasus Covid-19 yang signifikan terjadi saat pelaksanaan PPKM darurat yang telah berjalan sejak 3 Juli 2021. Menurutnya, penularan Covid-19 dengan varian Delta lebih cepat dan dahsyat. Luhut juga menyebut varian Delta mendominasi hampir semua peningkatan kasus di Pulau Jawa.

"Jadi hampir semua di Jawa ini kalau enggak boleh saya katakan, ya semua, itu dikontrol oleh varian Delta," papar dia.

Luhut mengatakan, saat ini pemerintah terus berupaya untuk menekan adanya peningkatan kasus akibat varian Delta tersebut. Sejumlah negara di dunia juga tengah menghadapi kasus yang sama.

"Inggris juga kena, Belanda kena. Perdana Menteri Belanda kemarin minta maaf karena dia menyetujui lepas masker beberapa waktu yang lalu dan sekarang naik seperti ini. Hari ini juga Malaysia juga sampai hari ini semua juga Delta," jelas Luhut.

Dia juga mengakui varian Delta memiliki penyebaran yang lebih cepat dan dahsyat ketimbang varian Alpha.

"Saya mohon supaya kita paham, varian Delta ini tidak bisa dikendalikan," kata Luhut.

Siapkan Skenario Terburuk

Dia juga menuturkan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi penanganan dalam menghadapi skenario terburuk Covid-19.

"Kalau kita bicara worst case scenario untuk 60.000 atau lebih sedikit, kita masih sudah cukup oke. Kita tidak berharap sampai ke 100.000, tapi itu pun sudah kami rancang sekarang kalaupun sampai terjadi di sana," kata Luhut.

Dia menjelaskan pemerintah akan terus menyiapkan sejumlah rumah sakit (RS) darurat. Bahkan akan menggunakan seluruh fasilitas kesehatan milik TNI dan Polri untuk merawat pasien Covid-19.

Lalu, penambahan tempat tidur isolasi dan ICU di setiap rumah sakit rujukan. Bahkan rencananya pemerintah melalui TNI-Polri membuka RS lapangan darurat.

"Kami juga sudah rekrut dokter 2 ribu, dokter yang baru lulus dan itu kita training. Lulusan dokter itu lebih dari 2 ribu dan segera kita mobilisasi. Semua data kami menunjukkan kami sekarang on the right track," papar dia.

Luhut juga menyebut, obat-obatan penanganan pasien Covid-19 akan diupayakan dengan melakukan impor dari sejumlah negara.

"Kita charter pesawat untuk bawa obat ini. Seperti tocilizumab mahal sekali juga kita impor, remdesivier, favipiravir sudah diimpor dan sedang berjalan," ujarnya.

Di sisi lain, dia meminta agar masyarakat tidak mempolitisasi pandemi Covid-19. Dia mengimbau agar semua pihak dapat kompak dalam penanggulangan pandemi.

"Jangan ada dipolitisasi ini, please saya titip, ini masalah kemanusiaan. Kalau Anda punya hati jangan dipolitisasi. Makin Anda bawa macam-macam itu, bisa membawa nyawa orang pergi dan di sekeliling kita sudah banyak yang pergi, yang kita kenal," kata Luhut.

Dia mengatakan, dalam penanganan pandemi, pemerintah terus mendengarkan masukan dari para ahli. Sebab, pandemi Covid-19 merupakan masalah bersama.

"Saya dengarkan teman-teman yang sesuai bidangnya untuk berikan masukan dan cara bertindak kita apa baiknya. Itu juga dapat masukan dari teman-teman yang ahli dalam bidangnya," ucap Luhut.

Selain itu, dia mengatakan, keinginan pemerintah untuk terus memberikan bantuan sosial atau bansos adalah agar rakyatnya tidak kelaparan. Menurutnya, ini adalah perintah dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Presiden memerintahkan bantuan beras kepada masyarakat. Ini penting di samping bansos yang sudah dilayani oleh Ibu Menteri Sosial ini diberikan dan TNI-Polri bergerak sampai ke kantong kantong kemiskinan yang ada kita lihat," kata Luhut.

Karenanya, tak akan membiarkan rakyat kelaparan saat menjalani PPKM Darurat.

"Tidak boleh ada rakyat sampai kelaparan. Saya ulangi, tidak boleh ada rakyat sampai kelaparan. Itu perintah dan kami laksanakan," tegas Luhut.

Dari data yang disampaikannya, rencanananya 11 ribu ton beras akan dibagikan untuk Jawa dan Bali selama menjalani PPKM Darurat dengan besar anggaran yang mencapai Rp 117,7 miliar.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: