HEADLINE: PPKM Darurat Ganti Jadi PPKM Level 3-4, Strategi Pengendaliannya?

Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Profesor Tjandra Yoga Aditama menyampaikan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat yang berganti menjadi PPKM Level 3-4 perlu memerhatikan aspek tes dan telusur.

PPKM Darurat yang sedang dijalani sekarang ini untuk melaksanakan pembatasan sosial, sehingga diharapkan kontak antar manusia menjadi lebih rendah dan penularan antar orang juga dapat ditekan.

Walau PPKM Darurat sudah dilaksanakan, masih banyak anggota masyarakat yang tertular COVID-19. Ini artinya ada upaya keras untuk penanggulangannya yakni dengan tes dan telusur harus ditingkatkan.

“Untuk ini, kegiatan tes dan telusur juga harus ditingkatkan secara maksimal sejalan dengan PPKM Darurat sekarang ini. Tanpa ada tes dan telusur yang maksimal maka keberhasilan PPKM Darurat akan sulit dicapai,” tulis Tjandra dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (21/7/2021).

Ia juga menyampaikan 5 poin penting dalam upaya pelaksanaan tes dan telusur yang mencakup aspek peningkatan jumlah, memutus rantai penularan, target, saling mengikuti, dan banyak melibatkan kegiatan kesehatan.

"Meningkatkan jumlah tes adalah komponen yang sangat penting karena bisa menemukan kasus yang positif, lalu ditangani untuk pulih kesehatannya dan diisolasi/dikarantina agar memutuskan rantai penularan," kata Tjandra.

Artinya, lanjut dia, menaikkan tes memang seakan-akan membuat kasus bertambah banyak, tetapi itu jauh lebih baik karena masalah kesehatan di masyarakat dapat diketahui dengan jelas. “Daripada melaporkan jumlah sedikit padahal di lapangan masih banyak kasus.”

Tes bukan hanya menemukan kasus, tetapi juga akan memutus rantai penularan. Menurut Tjandra, peningkatan tes akan berperan amat penting menyelesaikan masalah COVID-19. Kalau tes hanya sedikit, maka COVID-19 jadi terus menular di masyarakat dan persoalan tidak kunjung selesai.

Ia juga berpendapat, semua daerah memang perlu menjadikan tes dan telusur sebagai salah satu kegiatan utama untuk menyelesaikan masalah COVID-19 dan jangan ragu tentang kenaikan angka serta pewarnaan zonasi situasi keparahan daerahnya masing-masing.

Mengenai target, Tjandra mengemukakan bahwa target yang harus dicapai untuk tes sebenarnya sudahlah jelas. Yakni minimal 1 kasus per 1.000 penduduk per minggu. “Jadi targetnya terukur jelas dan tinggal dilakukan saja.”

Tes harus diikuti dengan telusur untuk setiap kasus yang ditemui dan sudah ditentukan pula berapa target yang harus dicari dan ditemukan dari setiap kasus positif.

“Katakanlah antara 15-30 kontak yang harus ditemukan. Kalau di antara mereka ada yang ternyata positif COVID-19 maka harus ditelusuri lagi 15-30 kontaknya, dan demikian seterusnya.”

“Percuma kalau hanya tes ditingkatkan tapi kontaknya tidak ditelusuri karena tidak akan menyelesaikan masalah,” kata Tjandra.

Pelaksanaan tes dan telusur relatif banyak melibatkan kegiatan kesehatan, tidak berdampak bermakna pada aspek sosial ekonomi, lanjut Tjandra.

“Jadi konkritnya, tinggal siapkan 3 sumber daya utama, petugas, alat pemeriksaan dan sistemnya, dan langsung mulai sekarang tingkatkan kegiatan tes dan telusur di semua daerah.”

Petugas pada dasarnya sudah tersedia, setidaknya pemerintah sudah punya jaringan pelayanan kesehatan primer di seluruh Indonesia, yang tentu akan ditunjang oleh sektor-sektor terkait dalam pelaksanaan di lapangan.

Tentang alat dan cara pemeriksaan, maka teknologi PCR untuk diagnosis pasti COVID-19 dan juga tes rapid antigen sudah dikuasai di semua daerah di Indonesia. Kesiapan laboratorium PCR juga terus berkembang.

Tentang sistem, maka memang harus terus ditingkatkan aspek manajemen pelaksanaannya di lapangan, bagaimana pencatatannya dan pelaporan yang baik agar semua data dapat terkompilasi dengan baik, yang tentu amat diperlukan untuk pengambilan keputusan/kebijakan di tingkat daerah dan juga tingkat nasional.

Selanjutnya, kalau tes dan telusur sudah jadi prioritas pengendalian COVID-19 maka tentu harus didukung dengan anggaran memadai di semua tingkatan, tutup Tjandra.

Sementara Ketua Pelaksana Harian Tim Mitigasi Dokter Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Mahesa Paranadipa, menilai PPKM Level 4 sama dengan PPKM Darurat.

“Kalau tidak salah untuk PPKM Level 4 sama dengan PPKM darurat. Namun, batasan masing-masing level tidak dijelaskan dalam Instruksi Mendagri No. 22 tahun 2021 yang menjadi dasar penyebutan PPKM dengan level 1-4,” kata Mahesa kepada Health Liputan6.com melalui pesan teks, Rabu (21/7/2021).

Ia juga menduga, penggunaan istilah baru merupakan upaya pemerintah untuk menghindari kata 'darurat' yang selama ini digunakan.

“Mungkin pemerintah menghindari penggunaan kata ‘darurat’ yang menjadi multitafsir. Padahal Keputusan Presiden No. 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kadaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat COVID-19 belum dicabut hingga saat ini,” terang dia.

Mahesa menambahkan, dalam PPKM level 3-4 masih diberlakukan kegiatan belajar-mengajar daring. Selain itu, kegiatan sektor non esensial masih 100 persen work from home (WFH), kegiatan sektor esensial bisa dilakukan 25 hingga 75 persen, usaha makanan dan minuman harus delivery atau take away.

Sedang, untuk tempat ibadah diimbau ibadah di rumah, transportasi umum kapasitas maksimal 70 persen, fasilitas umum seperti taman atau tempat wisata ditutup sementara.

Berdasarkan instruksi Mendagri nomor 22 tahun 2021, disebutkan bahwa PPKM Level 3-4 berlaku mulai tanggal 21 hingga 25 Juli 2021.

Perubahan istilah PPKM Darurat menjadi PPKM Level 3-4 dipandang hanya membuat bingung oleh Mahesa.

“Perubahan istilah hanya akan membuat bingung publik, sebaiknya konsisten dengan perintah di dalam UU nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.”

Jika khawatir terkait sektor ekonomi, lanjutnya, pemerintah harus memberi solusi konkrit agar usaha-usaha tetap berjalan dengan mengedepankan protokol kesehatan yang dijalankan dengan disiplin dan pengawasan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Mendagri untuk mengatur tentang perpanjangan PPKM darurat.

Namun, kali ini pemerintah tak lagi menggunakan istilah PPKM Darurat dan Mikro. Namun PPKM Level 3 dan 4. Hal ini tertuang dalam Inmendagri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Corona Virus Diseas 2019 di Jawa dan Bali yang dikeluarkan pada Selasa, 20 Juli 2021.

Inmendagri tersebut ditujukan untuk para kepala daerah yang wilayahnya akan memberlakukan PPKM Mikro dan PPKM Darurat.

"Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat) Corona Virus Disease (COVID-19) diwilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen dan untuk melengkapi pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro serta mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa danKelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, berkenaan dengan haltersebut diinstruksikan," petikan Inmendagri tersebut.

Adapun beberapa wilayah DKI Jakarta yang masuk dalam PPKM Level 4 adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Sementara di Provinsi Banten yang masuk PPKM Level 4 adalah Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kota Serang.

Lalu di Jawa Barat yang masuk level 4 yaitu Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi,Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Banjar, Kota Bandung dan Kota Tasikmalaya.

Kemudian di Jawa Tengah yaitu Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Banyumas, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga dan Kota Magelang.

Kemudian di Yogyakarta yang masuk level 4 adalah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta.

Sementara di Jawa Timur adalah Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang ,Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Blitar dan Kota Batu.

Adapun kabupaten/kota di Jawa-Bali yang menerapkan PPKM Level 3 berdasarkan Diktum Kesatu Inmendagri 22/2021 adalah sebagai berikut:

Provinsi Banten yakni, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kota Cilegon.

Jawa Barat yakni, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung.

Dalam Inmendagri 23/2021, ada perbedaan aturan yang berlaku pada wilayah dengan penerapan PPKM Level 3 dan 4.

Pada wilayah dengan PPKM Level 4, aktivitas di tempat makan dan sejenisnya masih dilarang menyediakan makan di tempat. Masyarakat hanya diperkenankan untuk membawa pulang makanannya.

"Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in)," bunyi Diktum Kesepuluh huruf d Inmendagri 23/2021, dikutip pada Rabu (21/7/2021).

Berikut detail ketentuan PPKM Level 4:

a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/online.

b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) Work From Home (WFH).

c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:

1) esensial seperti:

a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer));

b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (customer) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);

c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;

d) perhotelan non penanganan karantina; dan

e) industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin

1. Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), dapat beroperasi dengan ketentuan dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima) persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.

2) esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;

3) kritikal seperti:

a) kesehatan;

b) keamanan dan ketertiban masyarakat;

c) penanganan bencana;

d) energi;

e) logistik, transportasi dan distribusiterutama untuk kebutuhanmasyarakat;

f) makanan dan minumanpokokserta untukpenunjangnya, ternak/hewan peliharaan;

g) pupuk dan petrokimia;

h) semen dan bahan bangunan;

i) obyek vital nasional;

j) proyek strategis nasional;

k) konstruksi (infrastruktur publik)

3. utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah), dapat beroperasi dengan ketentuan:

1.untuk huruf a dan huruf b dapat beroperasi 100% (seratus) persen staf tanpa ada pengecualian; dan

2.untuk huruf c sampai dengan huruf l dapat beroperasi 100% (seratus) persen maksimal staf, hanya pada fasilitas termasuk kepada pelayanan guna operasinal, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima) persenstaf, produksi/konstruksi/pelayananmasyarakat administrasi mendukungdan untuk perkantoran

4) untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen)

5) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam

d. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in).

e. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan huruf c angka 4) dan huruf d;

f. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

g. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM level 4 (empat) dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;

h. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara.

i. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara.

j. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;k. resepsi pernikahan ditiadakan sementara.