5 Penjelasan Menko Luhut Terkait PPKM Darurat Berganti Jadi Level 3 dan 4

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) yang juga Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan alasan pemerintah tidak menggunakan istilah PPKM Darurat dan menggantinya dengan PPKM Level 4 dan Level 3.

Menurut dia, ini sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Presiden memerintahkan tidak lagi pakai kata 'Darurat' dan 'Mikro' tapi kita pakai PPKM Level 4," kata Luhut saat jumpa pers daring, Rabu malam, 21 Juli 2021.

Saat ini pemerintah sudah tidak lagi menggunakan istilah PPKM mikro atau PPKM darurat sebagai istilah kebijakan pembatasan masyarakat.

"Kita menggunakan sejumlah indikator, seperti laju transmisi kasus, respons sistem kesehatan (di tiap daerah) dan kondisi sosiologis masyarakat yang menjadi sangat penting," kata Luhut.

Dia memastikan, dalam lima hari ke depan testing dan tracing akan berjalan masif di daerah padat penduduk.

Menurut Luhut, hal itu dilakukan pemerintah sebagai perjuangan menurunkan tiap-tiap daerah yang masuk PPKM level 4.

Sebab direncanakan, pada 26 Juli 2021, sejumlah daerah yang sudah bisa terkendali kasusnya maka kebijakan diterapkannya bisa diturunkan ke Level 3.

"Pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan testing, tracing di tempat padat penduduk, Kita mulai 1-2 hari ini kita lakukan secara masif," ucap Luhut.

Selain testing dan tracing, cara pemerintah menurunkan level PPKM adalah dengan vaksinasi. Artinya, kedua hal itu menjadi kebijakan paralel yang berjalan demi kelonggaran 26 Juli 2021.

"Kelonggaran tanggal 26 itu testing tracing dan vaksin itu akan berjalan paralel kita akan lakukan itu di aglomerasi seperi Jabodebek, Bandung, Solo Raya, Surabaya Malang raya, ada 7-8 nah itu bgitu kita lalukan dan jika ada positif langsung karantina sehingga tingkat memburuk bisa diperkecil," kata dia.

Luhut memastikan, PPKM Level 4 akan diberlakukan hingga 25 Juli 2021. Namun, apabila kasus Covid-19 mengalami penurunan, maka pemerintah akan mempertimbangkan kembali relaksasi.

"PPKM Level 4 ini berlaku sampai 25 Juli 2021, aturan ini sudah dituangkan di Inmendagri Nomor 22 tahun 2021 dan relaksasi terjadi apabila terjadi penurunan kasus sesuai dengan parameter WHO, pada level 1-4, seperti kapasitas rumah sakit dan bed occupancy rate," rinci Luhut.

Sebut Kasus Covid-19 Sejumlah Daerah Mulai Turun

Luhut mengungkap, dari hasil rapat hari ini bersama seluruh kepala daerah, penurunan sudah terjadi di sejumlah daerah yang berstatus PPKM Level 4 seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat.

"Tadi siang kita lihat, rapat bersama, bor banyak yang mulai turun. Seperti DKI dan Jawa Barat juga sudah turun dan ada jg yg sudah turun ke level 2, tapi kita tidak mau buru-buru, biar kita lihat lima ke depan," Luhut menandasi.

(Deni Koesnaedi)