5 Fakta Terkait Aksi Bertajuk Jokowi End Game yang Akhirnya Batal

Polda Metro Jaya mengerahkan 400 personel untuk menjaga dan mengatur lalu lintas di wilayah Glodok Jakarta Barat dan Bundaran HI Jakarta Pusat saat aksi massa terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Ya untuk dari lalu lintas kami siapkan 400 personel yang kami sebar di Bundaran Senayan sampai dengan Glodok, jadi sampai juga dengan Tugu Tani," kata Kepala Bagian Operasional Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Karosekali saat ditemui di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Sabtu, 24 Juli 2021.

Polisi lalu lintas itu bertugas menutup beberapa jalur menuju Istana Kepresidenan guna mengantisipasi massa yang berunjuk rasa.

Menurut Karosekali, aksi demonstrasi yang direncanakan berjalan hari ini tidak boleh digelar lantaran Jakarta menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk menekan kasus Covid-19.

"Kita masih pada massa PPKM. Jadi tidak boleh melaksanakan aksi atau berkerumun seperti itu," ujar Karosekali seperti dikutip Antara.

Menurut Karosekali, selain menyebar petugas di sekitar Bundaran HI, polisi juga memperketat penjagaan di 100 pos penyekatan yang telah ditentukan.

Dengan pengetatan penjagaan itu, Karosekali yakin bisa menyeleksi masa yang mencoba masuk dan ikut demonstrasi di Istana Negara.

"Betul sekali untuk titik penyekatan akan kami perketat apabila ada orang yang tidak berkepentingan atau hanya ingin jalan-jalan akan kami putar balikkan," ungkap Karosekali.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus memastikan ojek berbasis aplikasi atau ojek daring dan seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak ikut serta berunjuk rasa terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di depan Istana Negara, Jakarta Pusat.

Pengemudi ojek daring dan ormas, dikatakan Yusri, tidak turun ke jalan karena mematuhi ketentuan PPKM di Jakarta.

"Beberapa organisasi seperti ojol (ojek online) dan organisasi yang lain mengatakan tidak ikut karena mereka sadar bahwa Jakarta ini tinggi angka Covid-19," kata Yusri di Jakarta, dilansir Antara.

Menurut Yusri hingga kini belum ditemukan massa yang turun menggelar aksi. Namun, dirinya memastikan petugas akan melakukan penjagaan di beberapa titik.

"Jadi banyak hoaks yang beredar, tapi kami tetap antisipasi. Pengamanan penyekatan masih berjalan. Pengamanan di titik-titik yang dianggap ini sudah kita siapkan," ujar Yusri.

Yusri pun memastikan tidak ada demonstrasi bertajuk Jokowi End Game yang terjadi di Jakarta pada Sabtu, 24 Juli 2021.

Menurut dia, situasi Jakarta terbilang kondusif tanpa riak kerumunan besar yang dapat melanggar protokol kesehatan.

"Jakarta kondusif aman kok, kita lihat sendiri Jakarta kondusif hari ini. Nggak ada (demo), aman," kata Yusri.

Terkait kabar enam orang diamankan sebelumnya, Yusri menyatakan semuanya telah dipulangkan.

Dia mengakui, awalnya mereka sempat digelandang ke kantor polisi untuk diinterogasi. Menurut hasil interogasi, mereka diketahui hanya sekumpulan remaja pengangguran.

"Kan kita patroli, kita patroli bersama kita lihat orang kerumunan terus kita tanya (tapi) mereka enggak bisa jawab. Kita bawa dulu, kita edukasi, habis itu kita pulangkan, itu (mereka) pengangguran remaja gitu," ucap Yusri.

Polda Metro Jaya tengah memburu otak di balik penyebaran informasi di media sosial tentang seruan aksi nasional bertajuk Jokowi End Game.

Aksi demo yang dijadwalkan pada 24 Juli 2021 itu salah satunya untuk menolak kebijakan (PPKM).

"Nanti kita cari," terang Yusri.

Yusri menyakini informasi yang tersebar melalui media sosial adalah hoaks. Pasalnya, petugas telah mengkonfirmasi kepada organisasi masyarakat maupun ojek online bahwa mereka tidak terlibat dalam seruan aksi demo tersebut.

"Banyak flyer yang beredar di media sosial untuk mengajak demo di Jakarta. Beberapa organisasi seperti ojol dan organisasi yang lain mengatakan tidak ikut karena mereka sadar bahwa Jakarta ini tinggi angka Covid-19," ungkap Yusri.

Dia mengharapkan masyarakat bersabar dan mematuhi aturan PPKM Level 4 di Ibu Kota. Hal itu bertujuan agar setelah selesai dilaksanakan pada 25 Juli 2021, pemerintah dapat memberikan kebijakan relaksasi.

"PPKM Level 4 sampai tanggal 25 besok harapan pemerintah akan melakukan relaksasi jika positivity rate turun, BOR di rumah sakit turun, Insyaallah akan terjadi, jadi relaksasi berjalan," tegas Yusri.