Usai RS Khusus Ditentang, Terbitlah Isoman Anggota DPR di Hotel Berbintang

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR tak habis-habisnya menjadi sorotan publik di tengah wabah covid-19. Setelah usulan RS Khusus ditentang, kini para anggota parlemen mendapatkan fasilitas untuk isolasi mandiri di hotel berbintang dengan biaya ditanggung negara.

RS Khusus pejabat sebelumnya dilontarkan oleh Wasekjen DPP PAN, Rosaline Rumaseuw. Ia mengusulkan adanya rumah sakit khusus untuk anggota DPR. Sebabnya karena banyak pejabat yang kini juga kesusahan mencari rujukan RS. Menurutnya, pemerintah lupa untuk memberikan hak istimewa bagi para pejabat di tengah pandemi Covid-19.

"Saya minta perhatian kepada pemerintah bagaimana caranya harus ada RS khusus buat pejabat negara, segitu banyak orang dewan kok tidak memikirkan masalah kesehatannya," kata Rosaline, Rabu 7 Juli 2021 lalu.

Wacana ini pun mendapat kritikan dari para politikus. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menilai RS khusus pejabat terkesan eksklusif. Karena itu pihaknya menolak usulan PAN tersebut.

"PPP tidak setuju dengan usulan tersebut karena terkesan ekslusif," kata pria disapa Awiek ini lewat pesan singkat, Kamis (8/7/2021).

Menurutnya, pejabat negara sudah punya asuransi kesehatan yang memadai dan harusnya bersyukur memiliki hal tersebut. "Bukankah pejabat punya asurasni, sudah difasilitasi asuransi sudah bagus," kata anggota DPR RI ini.

Awiek menegaskan, rasa keadilan untuk rakyat harus tercermin. Pasalnya, saat ini banyak rumah sakit penuh karena melonjaknya Covid-19.

"Rasa keadilan publik harus tercermin, mengingat masih banyak masyarakat yang ditolak RS akibat penuh. Lah ini malah mau dibikin khusus pejabat negara," ungkap Awiek.

Senada, Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menegaskan, rumah sakit khusus untuk pejabat tidak perlu dibuat.

"Tidak perlu, malah rakyatlah yang harus didahulukan. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Rakyat mesti diutamakan," kata dia.

Jazilul menyatakan bahwa pihaknya menolak usulan itu. Dia bilang, yang dibutuhkan saat ini bukan membeda-bedakan pelayanan, khususnya di masa pandemi Covid-19.

"Kami menolak usulan tersebut karena dapat melukai rasa keadilan ditengah masyarakat. Saat ini Kita perlu kebersamaan dan persatuan, bukan dibeda bedakan pelayanan," ungkap dia.

Setelah pernyatan itu menjadi polemik di tengah masyarakat, PAN lantas memberikan klarifikasi.

Wasekjen DPP PAN, Irvan Herman, mengatakan bahwa yang disampaikan Rosaline adalah pernyataan pribadi, bukan sikap partai. Dia menegaskan, PAN tidak pernah membahas apalagi mengusulkan pembangunan RS khusus pejabat.

"Kami juga kaget tiba-tiba yang bersangkutan mengusulkan rumah sakit khusus pejabat. Itu sepenuhnya usulan pribadi. PAN tidak pernah membahas apalagi mengusulkan Rumah Sakit khusus pejabat. Itu usulan perasaan bu dokter Rosaline karena merasa sedih saudaranya John Mirin, anggota Fraksi PAN DPR RI, karena penanganan yang terlambat di rumah sakit, akhirnya menghembuskan nafas terakhir, wafat," kata Irvan dalam keterangan tertulis yang diterima pada Rabu (8/7/2021).

Irvan menjelaskan bahwa sikap PAN menghadapi Pandemi Covid-19 ini jelas dan terang, yaitu seluruh kadernya baik di lembaga eksekutif maupun legislatif harus turun langsung membantu rakyat yang kesusahan.

"Justru usulan PAN adalah bagaimana caranya rakyat dapat fasilitas rumah sakit kelas pejabat. Jangan membeda-bedakan fasilitas kesehatan untuk mereka yang tidak mampu, apalagi dalam situasi Pandemi Covid-19 ini," ujarnya.

** #IngatPesanIbu 

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

#sudahdivaksintetap 3m #vaksinmelindungikitasemua

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: