Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara Hadapi Tuntutan Jaksa KPK

ICW menyebut, setidaknya ada empat alasan pemberian tuntutan maksimal terhadap Juliari. Pertama yakni karena Juliari melakukan korupsi saat mengemban jabatan publik, dalam hal ini Menteri Sosial.

Kedua yakni karena Juliari melakukan praktik suap-menyuap di tengah kondisi pandemi Covid-19.

"Praktik culas ini tentu tidak bisa dimaafkan, dapat dibayangkan, kala itu, empat hari sebelum tangkap tangan KPK, yakni pada 1 Desember 2020, setidaknya 543 ribu orang telah terinfeksi Covid-19 dan 17 ribu nyawa melayang," kata Kurnia.

"Tidak hanya itu, Indonesia pun resmi resesi pada awal November. Sebagai Menteri Sosial, tentu Juliari memahami situasi tersebut," Kurnia menambahkan.

Alasan ketiga desakan tuntutan maksimal yakni lantaran Juliari sama sekali tak mengakui perbuatannya selama persidangan. Padahal, Pengadilan Tipikor telah memutus bersalah pihak penyuap Juliari, salah satunya Ardian Iskandar.

Keempat, karena korupsi yang dilakukan Juliari langsung berdampak pada masyarakat. Mulai dari tidak mendapatkan bansos, kualitas bahan makanan buruk, hingga kuantitas penerimaan berbeda dengan masyarakat lain.

"Berangkat dari poin-poin di atas, jika KPK menuntut rendah Juliari, maka dugaan publik selama ini terkonfirmasi, yakni KPK ingin melindungi pelaku korupsi bansos," kata Kurnia.