Pemerintah Masih Fokus Tangani Pandemi Covid-19, Revisi Aturan Rokok Belum Mendesak

Mengenal dan Mengendalikan Hama Tanaman Tembakau Memanfaatkan Teknologi Digital — Para petani tembakau di lahan perkebunan mereka di Desa Jatiguwi, Kabupaten Malang (Liputan6.com/Zainul Arifin)

Liputan6.com, Jakarta Polemik usulan agar pemerintah melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan mencuat di tengah pandemi Covid-19.

Terkait hal ini, Asisten Deputi Pengembangan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Atong Soekirman menyampaikan, belum ada urgensi untuk merevisi PP tersebut. Pasalnya, pemerintah kini fokus menghadapi pandemi Covid-19.

"Daripada melakukan revisi PP 109, fokus saja pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi," kata Atong, Kamis (29/7/2021).

Menurut dia, melakukan revisi tersebut akan berdampak luas pada sejumlah sektor termasuk ketenagakerjaan, pemasukan negara yang berupa cukai.

Diketahui, desakan revisi ini mengacu pada amanat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menargetkan penurunan angka perokok anak.

"Tenaga kerja yang terkait langsung maupun yang tidak terkait langsung pada produk tembakau sebanyak 7 ribu orang," jelas Atong.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah diminta mempertimbangkan secara matang terkait wacana kenaikan harga rokok menjadi Rp 50 ribu ‎per bungkus. Sebab, kenaikan harga ini bukan hanya mengancam industri rokok, tetapi juga para pekerjanya serta petani tembakau.

2 dari 2 halaman

Menegakan Aturan Lain

Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo menyebut, untuk mengurangi jumlah perokok berusia di bawah 18 tahun maka cukup dengan menegakkan implementasi PP 109 Tahun 2012.

"Bukan regulasi yang direvisi," kata dia.

Pandemi COVID-19
Penyakit
Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit koronavirus 2019 di seluruh dunia
Lihat Selengkapnya
Pandemi COVID-19
Rokok
tembakau