5 Pernyataan dan Perintah Jokowi kepada BMKG Terkait Penanggulangan Bencana

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut, bencana geohidrometeorologi di Indonesia meningkat signifikan setiap tahunnya. Bahkan, Indonesia juga mengalami multibencana di waktu yang bersamaan

"Negara kita Indonesia ini memiliki risiko bencana geohidrometeorologi yang tinggi. Jumlah kejadian bencana geohidrometeorologi meningkat signifikan setiap tahunnya," ujar Jokowi dalam acara Rakorbangnas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kamis 29 Juli 2021.

"Frekuensi dan intensitasnya juga terus meningkat bahkan melompat. Kita bahkan mengalami multibencana dalam waktu bersamaan," sambung dia.

Dia mencatat, gemba bumi terjadi 5.000 sampai 6.000 kali dalam satu tahun pada kurun waktu 2008-2016.

Pada 2017, jumlah gempa bumi meningkat menjadi 7.169 kali dalam dan naik signifikan lebih dari 11.500 kali di 2019.

Hal yang sama juga terjadi pada cuaca ekstrem dan siklon tropis. Jokowi menyebut frekuensi, durasi, dan intensitas cuaca ekstrem dan siklon tropis mengalami peningkatan.

"Periode ulang terjadinya El Nino atau El Nino pada periode 1981-2020 cenderung semakin cepat 2 sampai dengan 3 tahunan, dibandingkan periode 1950-1980 yang berkisar lima sampai dengan tujuh tahunan," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, kondisi ini membuat Indonesia harus meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana.

Dia meminta agar manajemen penanganan bencana dikuatkan untuk mengurangi risiko korban jiwa.

"Meningkatkan kemampuan untuk mengantisipasi dan memitigasi bencana untuk mengurangi risiko korban jiwa, kerusakan dan kerugian harta benda," tutur Jokowi.

Dia pun mendorong BMKG melakukan inovasi yang mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Misalnya, dengan meningkatkan adaptasi teknologi untuk observasi, analisis, prediksi, dan peringatan dini secara lebih cepat dan akurat.

"Agar kita lebih mampu meminimalkan risiko yang harus kita hadapi," ucap Jokowi.

Jokowi kemudian meminta BMKG meningkatkan manajemen penanggulangan dan adaptasi bencana. Pasalnya, kata dia, jumlah bencana hidrometeorologi di Indonesia meningkat setiap tahunnya.

"Tingkatkan terus kapasitas manajemen penanggulangan dan adaptasi bencana terutama di tingkat daerah. Dari tingkat kelurahan desa hingga provinsi, harus ada desain manajemen yang jelas yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat," ucap Jokowi.

Dia ingin pemerintah, swasta, dan masyarakat turut dilibatkan dalam menajemen sejak fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Hal ini agar mereka siap apabila sewaktu-waktu terjadi bencana.

"Manajemen ini juga perlu disimulasi dan dilatih sehingga ketika terjadi bencana kita sudah sangat siap langsung bekerja dengan cepat," kata Jokowi.

Lalu, Jokowi juga meminta BMKG bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kesiapan menghadapi bencana.

Menurut dia, masyarakat perlu diedukasi agar tidak mudah terjebak dengan berita hoaks soal bencana.

"Masyarakat juga perlu diedukasi untuk mencari dan memanfaatkan informasi yang benar yang disediakan oleh sumber sumber resmi, sehingga tidak mudah kejebak pada kabar dan berita berita bohong," ujar Jokowi.

Dia mengingatkan, BMKG tidak hanya bertugas menyampaikan informasi cuaca, iklim, gempa, dan tsunami yang lebih cepat dan dengan jangkauan yang lebih luas pada masyarakat.

Jokowi ingin BMKG dapat memberikan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya di wilayah rawan bencana.

"Kesiagaan dan ketangguhan masyarakat atas ancaman bencana perlu terus ditingkatkan," kata dia.

Jokowi menyebut, budaya kesiagaan harus melembaga dalam keseharian masyarakat. Dia menilai BMKG dapat memanfaatkan kearifan lokal untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana.

"Manfaatkan juga kearifan lokal yang sudah ada di masyarakat untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana," ucap Jokowi.

Terakhir, Jokowi meminta kementerian/lembaga serta pemerintah daerah menjadikan informasi dari BMKG sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor. Khususnya, dalam merancang kebijakan dan pembangunan.

"Informasi dari BMKG seperti kekeringan, cuaca ekstrem, gempa dan kualitas udara harus menjadi perhatian dan acuan bagi berbagai sektor dalam merancang kebijakan dan pembangunan," kata dia.

Menurut dia, kebijakan yang diambil baik pemerintah pusat maupun daerah harus betul- betul sensitif dan antisipatif terhadap kerawanan bencana. Jokowi pun meminta BMKG, kementerian/lembaga serta pemerintah daerah memperkuat sinergi dan kolaborasi.

Jokowi mendorong BMKG memberikan layanan informasi kebencanaan yang akurat serta dapat diperoleh dengan cepat dan mudah.

Hal ini untuk mempermudah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam merancang sebuah kebijakan.

"Sehingga informasi dan data dari BMKG tersebut bisa digunakan oleh kementerian/lembaga serta pemda dalam merancang kebijakan dan merencanakan pembangunan," jelas Jokowi.