Top 3 News: Tagar Munarman Trending Topik di Twitter, Ada Apa?

Hashtag atau tagar #MunarmanKalianApakan menjadi trending topic di Twitter pada Jumat, 30 Juli 2021 kemarin.

Secara umum netizen bertanya-tanya terkait perkembangan kasus yang membelit Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, Munarman sampai saat ini masih mendekam di rumah tahanan (rutan). Namun Argo tak menjelaskan rinci lokasi Munarman ditahan.

"Keberadaannya ya di rutan," kata Argo kepada awak media, Sabtu (31/7/2021).

Argo menegaskan saat ini Munarman sedang menjalani proses hukum. "Di proses hukum," tandas Argo.

Selengkapnya...

Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 melaporkan, 37.284 terkonfirmasi positif Covid-19 pada Sabtu (31/7/2021). Dengan demikian, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia terhitung sejak Maret 2020 menjadi 3.409.658 orang. 

Sedangkan pasien sembuh dan dinyatakan negatif Covid-19 bertambah 39.372 orang. Jadi total kasus sembuh hingga saat ini telah mencapai 2.770.092 orang.

Sementara, kasus kematian di Tanah Air jumlahnya bertambah 1.808. Maka secara nasional, jumlah keseluruhan yang meninggal dunia akibat terpapar Covid-19 menjadi 94.119 orang.

Data update pasien Covid-19 ini tercatat sejak Jumat, 30 Juli 2021, pukul 12.00 WIB hingga hari ini, Sabtu (31/7/2021) pada jam yang sama.

Selengkapnya...

Tri Rismaharini jengkel bukan kepalang. Saat melakukan sidak di RT 03/ RW 03 Kota Tangerang, Banten, Rabu 28 Juli 2021 lalu, Menteri Sosial itu geram setelah mendengar keluhan Maryanih, warga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Maryanih curhat bahwa harga komponen barang yang diterimanya tidak genap Rp 200.000. Ada selisih Rp 23.000, setelah paket barang itu dihitung Satgas Pangan/Mabes Polri. "Coba bayangkan Rp 23.000 dikali 18,8 juta," ujar Risma mangkel.

Bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah kepada masyarakat terdampak covid-19, jadi lumbung bancakan penjahat kelas kakap hingga teri. Di masa PPKM darurat, pemerintah menyiapkan tambahan anggaran untuk bansos sebesar Rp 39,19 triliun.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menilai, kejadian itu sebagai bukti bahwa pengawasan bansos masih lemah. Harus ada perbaikan pengawasan di internal pemerintah.

"Perilaku koruptif di Bansos cenderung berulang apalagi di masa pandemi, dimana jumlah program bansos meningkat dan nominalnya juga lebih besar dibanding kondisi normal. Jelas bukti pengawasan internal pemerintah masih perlu diperbaiki," kata Bhima Yudhistira kepada Liputan6.com, Jumat (30/7/2021).

Ia pun menyarankan agar pemerintah menerapkan pengawasan berlapis. Mulai dari pendataan, perencanaan anggaran sampai ke penyaluran.

Selengkapnya...