Ketua KPK Sebut Sejumlah Negara Merespon Red Notice Harun Masiku

FOTO: Ketua KPK Jelaskan Keterlibatan Wakil Ketua DPR Terkait Kasus Tanjung Balai — Ketua KPK Firli Bahuri saat menyampaikan keterangan pers terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (24/4/2021). Selain M Syahrial, kasus ini menyeret pengacaranya yang bernama Maskur dan penyidik KPK Stefanus Robin Pettuju. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol Firli Bahuri menyebut sejumlah negara tetangga merespon red notice yang diterbitkan NCB Interpol terhadap Harun Masiku, buronan dalam kasus dugaan suap penetapan anggota DPR RI melalui metode pergantian antar-waktu (PAW).

"Beberapa negara tetangga sudah memberikan respons terkait upaya pencarian tersangka HM (Harun Masiku)," ujar Firli dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (2/8/2021).

Meski demikian, Firli enggan membeberkan negara mana saja yang telah merespons tersebut. Dia hanya mengingatkan kepada pihak-pihak yang mencoba menghalangi upaya penangkapan Harun Masiku bisa dijerat pidana dalam Pasal 21 UU Tindak Pidana Pemberatasan Korupsi (Tipikor).

"Maka (menghalangi penyidikan) itu masuk kategori tindak pidana lain yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 21 ya, dan itu masuk tindak pidana," kata dia.

Firli menyatakan, alasan pihaknya meminta bantuan Interpol lantaran KPK tak bisa menangkap Harun Masiku sendirian. KPK membutuhkan Interpol karena dirinya menduga Harun Masiku berada di luar negeri.

"Apalagi tersangkanya patut kuat dugaan kita ada di luar negeri, dan kita meminta bantuan Interpol untuk menerbitkan red notice," kata dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Rencana pembacaan putusan sidang dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firli Bahuri ditunda. Para anggota Dewan Pengawas KPK akan menjalani tes swab Covid-19.

2 dari 2 halaman

ICW Ragu

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai red notice terhadap Harun Masiku hanya bagian dari upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meredam kritik dari masyarakat.

Pasalnya, sudah lebih dari satu tahun KPK tak bisa menangkap pria yang menjadi buronan itu.

"Jadi, red notice bagi Harun Masiku itu hanya sekadar upaya KPK untuk meredam kritik masyarakat. Namun, sayangnya hal itu tidak akan berhasil, sebab, kebobrokan KPK di bawah komando Firli Bahuri sudah sangat akut dan sulit untuk ditutupi dengan cara apa pun," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Senin (2/8/2021).

Melalui Guratan Kuas, 20 Seniman Lukis Tumpahkan Kritik Perilaku Korup

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP HIMA Persis) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (18/12/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly memberikan keterangan sesaat sebelum meninggalkan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (18/12/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Harun Masiku
red notice
Red Notice Harun Masiku