3 Perkembangan Terbaru Kasus Penimbunan Obat Terapi Covid-19 oleh PT ASA

Penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat belum menerbitkan surat perintah penahanan terhadap komisaris dan direktur PT ASA. 

Kanit Krimsus Polres Metro Jakarta Barat AKP Fahmi Fiandri menerangkan, berdasakan pertimbangan subjektivitas penyidik maka kedua tersangka kasus penimbunan obat terapi Covid-19 itu belum ditahan. Fahmi menyebut, salah satunya karena mereka masih dianggap kooperatif.

"Sampai saat ini tidak dilakukan penahanan. Kan itu subjektivitas penyidik untuk lakukan penahanan. Jadi bukan tidak, tapi belum lakukan penahanan," kata Kanit Krimsus Polres Metro Jakarta Barat AKP Fahmi Fiandri di Polres Metro Jakbar, Jumat, 30 Juli 2021.

Fahmi menerangkan, pemeriksaan Komisaris dan Direktur PT ASA sebagai tersangka dijadwalkan pada Selasa, 3 Agustus. Menurut dia, penyidik nanti menilai apakah tersangka perlu ditahan atau tidak.

"Berjalannya penyidikan kalau pemanggilan tersangka butuh penahanan maka kami akan lakukan penahanan," ujar dia.

Penyidik Polres Metro Jakarta Barat telah memeriksa Direktur Utama PT ASA berinisial Y sebagai tersangka kasus dugaan penimbunan obat terapi Covid-19, Selasa, 3 Agustus 2021. 

Usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka, polisi memutuskan tidak menahan bos PT ASA itu dengan alasan kesehatan. 

Kanit Krimsus Polres Metro Jakbar, AKP Fahmi Fiandri menerangkan, penyidik mencecar Y dengan 67 pertanyaan saat diperiksa selama 4,5 jam.

Materi pemeriksaanya pun seputar penimbunan obat terapi Covid-19 dan rencana PT ASA menaikkan harga dari obat yang ditimbun di salah satu gudang di Kalideres, Jakbar.

Meski tidak dilakukan penahanan, polres Metro Jakarta Barat mewajibkan tersangka YP untuk melakukan wajib lapor dalam dua kali seminggu selama proses hukuman. 

Fahmi mengungkapkan, keputusan tersebut dilakukan karena pihaknya khawatir akan penyakit yang diderita tersangka YP.

"Sekarang kita arahkan wajib lapor karena yang bersangkutan memiliki penyakit syaraf yang berdampak kepada kakinya. Karena itu kita arahkan untuk wajib lapor seminggu dua kali," ujar dia.

(Deni Koesnaedi)