Tolak Rekomendasi Ombudsman, 75 Pegawai Nonaktif Sebut KPK Anti Koreksi

Liputan6.com, Jakarta - 75 pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak terkejut dengan pernyataan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang menolak rekomendasi Ombudsman terkait pelaksaan tes wawasan kebangsaan (TWK).

75 pegawai ini kian melihat bahwa KPK era Firli Bahuri menjadi lembaga yang enggan dikoreksi.

"Kami tidak terkejut atas keputusan KPK terhadap respons atas rekomendasi resmi dari lembaga Ombudsman yang diberikan kewenangan untuk memberikan rekomendasi dan tindakan korektif. Sikap ini, kami lihat sebagai sikap anti-koreksi," ujar perwakilan 75 pegawai KPK yang juga Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap, Kamis (6/8/2021).

Yudi menyebut, seharusnya KPK sebagai lembaga penegak hukum memberikan contoh yang baik bagi lembaga lain untuk taat pada aturan hukum tanpa memilih aturan mana yang ditaati. Lagipula, rekomendasi yang diberikan Ombudsman tak jauh berbeda dengan rekomendasi yang diberikan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

"Tindakan korektif dari Ombudsman sepatutnya dijadikan bahan KPK untuk perbaikan, bukan malah menyerang pemberi rekomendasi yang mencari solusi terhadap permasalahan status 75 pegawai KPK. Ini sama saja KPK memilih untuk kill the messenger, bukannya mengapresiasi rekomendasi Ombudsman," kata Yudi.

Menurut Yudi, sikap KPK menunjukkan bahwa dalih pimpinan KPK telah memperjuangkan hak dan nasib 75 orang pegawai KPK hanya retorika belaka. Padahal, menurut Yudi, seharusnya pimpinan KPK menjadikan rekomendasi Ombudsman sebagai dasar memperjelas status 75 pegawainya sesuai dengan Revisi UU KPK, Putusan MK, dan arahan Presiden.

"Sehingga 75 pegawai tersebut bisa segera kembali bekerja melaksanakan tupoksinya dalam memberantas korupsi di Indonesia," kata Yudi.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: