Liputan6.com, Jakarta Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria menegaskan proses lelang pembelian masker N95 dan pengadaan alat uji cepat COVID-19 sudah sesuai ketentuan. Hal ini menjawab pernyataan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan bahwa Pemprov DKI kelebihan bayar pengadaan masker N95 dan alat rapid test.
"Terkait dengan masker dan alat rapid test, tentu tugas BPK melakukan pemeriksaan rutin dan kami Pemprov DKI melakukan proses lelang sesuai dengan ketentuan. Dan semua proses lelang di DKI Jakarta sudah sesuai ketentuan dan peraturan yang ada silahkan dicek dari awal hingga akhir," kata Riza di Jakarta, Jumat (6/8/2021).
Sementara Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti membantah pihaknya melakukan pemborosan anggaran 2020, dalam pembelian alat rapid test dan masker N95.
Advertisement
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti menegaskan tidak ditemukan kerugian negara dalam proses pengadaan masker dan rapid test pada 2020 lalu.
"Itu kegiatan di tahun 2020 dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan tidak ditemukan kerugian negara. Jadi tidak ada kerugian negara, itu hanya masalah administrasi saja," kata Widyastuti seperti dikutip dari Antara.
Widyastuti menjelaskan, untuk masker N95, usai pengadaan pertama terdapat berbagai keluhan dari "user" atau pengguna peralatan yang diadakan tersebut, terlebih saat awal pandemi disebutnya masker sulit didapatkan.
"Nah tentu kami sesuai dengan spesifikasi yang diminta dengan masukan dari user," ucap dia.
Sementara untuk peralatan tes cepat COVID-19, Widyastuti menuturkan pengadaan untuk menjamin DKI Jakarta dapat melakukan pemeriksaan pada warganya, mengingat saat itu juga belum ada pengadaan rutin.
"Selain itu kondisi saat itu juga terjadi fluktuasi harga dan kami tidak pernah mengerti, karenanya kami meminta pendampingan oleh pemeriksa, inspektorat, kejaksaan untuk proses di DKI saat itu," ucap dia.
Â
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Kelebihan Bayar
Sebelumnya, BPK menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kelebihan bayar dengan nilai hingga mencapai Rp 1,1 miliar untuk pengadaan alat rapid test COVID-19 pada 2020 lalu.
Hal tersebut disampaikan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 yang disahkan oleh Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta Pemut Aryo Wibowo pada 28 Mei 2021.
Berdasarkan pemeriksaan BPK pada dokumen pertanggungjawaban pembayaran, ditemukan dua penyedia jasa pengadaan rapid test COVID-19 dengan merek serupa, dalam waktu yang berdekatan, namun memiliki harga yang berbeda.
Selain itu, BPK juga menyebutkan ada kelebihan pembayaran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta atas masker respirator N95 di tahun 2020 hingga Rp 5,8 miliar dari pos belanja tak terduga (BTT) APBD DKI 2020.
Hal ini disampaikan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2020 yang disahkan Kepala BPK DKI Pemut Aryo Wibowo yang juga menyebut pembelian masker itu dilakukan pada dua perusahaan berbeda, yakni PT IDS dan PT ALK yang memiliki kisaran harga berbeda.
"Permasalahan itu mengakibatkan pemborosan keuangan daerah senilai Rp 5.850.000.000," tulis Pemut dalam laporan yang dikutip di Jakarta, Kamis (5/8/2021).
Advertisement