HEADLINE: Nama Buron Harun Masiku Tak Ada di Situs Interpol, KPK Tak Serius Memburunya?

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, sengkarut Harun Masiku bukan terletak pada persoalan kemampuan KPK untuk menangkapnya, melainkan kemauan pemimpinnya.

"Selama ini yang terlihat oleh masyarakat, pimpinan KPK tidak mau untuk meringkus HM (Harun Masiku)," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana saat dihubungi Liputan6.com, Senin.

ICW membeberkan sejumlah indikator yang menunjukkan keengganan pimpinan KPK menangkap Harun Masiku. Kejanggalan pertama terjadi pada proses penyelidikan, ketika itu pegawai KPK diduga disekap di kawasan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan saat menjalankan rangkaian OTT.  

Kejanggalan kedua terjadi ketika pimpinan KPK berupaya mengembalikan paksa penyidik Kompol Rosa Purbo Bekti yang menangani kasus Harun Masiku ke Polri selaku institusi asalnya. "Selain itu, ketika ingin menyegel Kantor DPP PDIP ada perlawanan di sana, justru KPK mengendur."

Belum lagi, pegawai KPK yang terlibat aktif dalam tim pemburu Harun Masiku justru diberhentikan lewat tes wawasan kebangsaan (TWK), seperti Harun Al Rasyid dan Ronald. 

"Kami menduga pimpinan tak mau meringkus HM karena di dalam kasus itu diduga ada petinggi partai politik. Memang kebiasaan KPK hari ini jika menangani perkara yang beririsan dengan sektor politik, penindakannya tumpul. Jadi terkait dengan dimasukkannya nama HM ke red notice tidak mengubah sikap masyarakat yang menyebut KPK ingin melindungi HM," ucap Kurnia.

ICW mencatat, KPK selama ini sangat baik dalam meringkus buronan kasus korupsi. Kurnia mencontohkan penangkapan terhadap eks Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin di Kolombia.

"Namun HM ini memang menjadi suatu yang spesial mungkin di mata Firli (Ketua KPK), sehingga tidak segera dicari kemudian diringkus oleh KPK," ujar Kurnia.

Karena itu, ICW pesimistis tim pemburu bisa menangkap Harun Masiku jika tidak ada kemauan dari pimpinan KPK. Sekalipun Harun Al Rasyid dan Ronald dinyatakan lolos menjadi ASN dan kembali aktif sebagai pegawai KPK.

"Bagi ICW, siapapun yang ditugasi untuk memburu HM, sepanjang tidak ada political will dari pimpinan KPK, maka itu tidak ada gunanya. Misal Harun Al Rasyid dianggap memenuhi syarat jadi ASN dan dilantik, kalau pimpinannya enggak mengeluarkan surat, bagaimana? Kalau pimpinan juga tiba-tiba mengubah struktur pencari HM gimana? Jadi ini persoalannya ada di pimpinan," kata Kurnia menandaskan.

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengungkapkan hasil koordinasi dengan NCB Interpol terkait tidak munculnya nama Harun Masiku. Dikatakan, bahwa publikasi hanya bisa dilakukan atas permintaan NCB Interpol-Indonesia. 

"Publikasi daftar pemberitahuan buronan internasional atau red notice oleh Interpol secara terbuka kepada masyarakat dilakukan berdasar permintaan dari Interpol negara yang bersangkutan," kata Ali dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Senin.

Dia memastikan bahwa buronan dari Indonesia yang identitasnya tercantum di situs resmi Interpol diajukan oleh penegak hukum negara lain. "Jika pun ada buronan dari Indonesia yang dipublikasikan melalui website Interpol, bisa dipastikan bahwa permintaan tersebut berasal dari negara lain."

Berdasarkan penelusuran Liputan6.com di situs resmi Interpol, terdapat lima warga Indonesia yang muncul dalam daftar red notice. Namun tidak ada satu pun dari lima buronan itu yang dicari oleh Interpol Indonesia, melainkan dari Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura.

Ali menyatakan bahwa, data red notice Harun Masiku tetap dapat diakses oleh penegak hukum di seluruh dunia melalui jaringan Interpol, meski tidak muncul di situs resminya. 

"Sehingga tidak ter-publish-nya data notice di website Interpol tidak mengurangi upaya pencarian para buronan tersebut," kata Ali menandaskan.

Sebelumnya, Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri mengklaim sejumlah negara tetangga telah merespons red notice yang diterbitkan NCB Interpol terhadap Harun Masiku, buronan dalam kasus dugaan suap penetapan anggota DPR RI melalui metode pergantian antar-waktu (PAW).

"Beberapa negara tetangga sudah memberikan respons terkait upaya pencarian tersangka HM (Harun Masiku)," ujar Firli dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (2/8/2021).

Meski demikian, Firli enggan membeberkan negara mana saja yang telah merespons tersebut.

Mantan Kapolda Sumatera Selatan itu hanya mengingatkan kepada pihak-pihak yang mencoba menghalangi upaya penangkapan Harun Masiku bisa dijerat pidana dalam Pasal 21 UU Tindak Pidana Pemberatasan Korupsi (Tipikor).

"Maka (menghalangi penyidikan) itu masuk kategori tindak pidana lain yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 21 ya, dan itu masuk tindak pidana," kata Firli.

Perlu diketahui, red notice adalah permintaan kepada penegak hukum di seluruh dunia untuk mencari dan menangkap sementara seseorang yang menunggu ekstradisi, penyerahan, atau tindakan hukum serupa.

Terdapat dua jenis informasi utama dalam red notice. Pertama, yakni informasi untuk mengidentifikasi orang yang dicari, seperti nama, tanggal lahir, kebangsaan, warna rambut dan mata, serta foto dan sidik jari jika tersedia.

Kedua, yakni informasi yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan terduga pelaku, yang biasanya dapat berupa pembunuhan, pemerkosaan, pelecehan anak, atau perampokan bersenjata.

"Red notice diterbitkan oleh Interpol atas permintaan negara anggota, dan harus mematuhi konstitusi dan aturan Interpol. Red notice adalah pemberitahuan buronan internasional, tetapi bukan surat perintah penangkapan," demikian penjelasan seperti dikutip dari laman resmi Interpol.

Hingga saat ini, tercatat ada sekitar 66.370 red notice yang valid diterima Interpol. Dari angka tersebut, 7.669 di antaranya bersifat publik. Sementara mayoritas red notice dibatasi untuk penggunaan penegakan hukum saja.

"Dalam beberapa kasus, misalnya di mana bantuan publik diperlukan untuk menemukan seseorang atau mereka menimbulkan ancaman bagi keselamatan publik, kutipan publik dari red notice diterbitkan di situs web ini," demikian penjelasan Interpol.

Interpol menjelaskan, bahwa red notice atau pemberitahuan merah dikeluarkan untuk buronan yang dicari baik untuk penuntutan atau untuk menjalani hukuman. Hal ini mengikuti proses peradilan di negara yang mengeluarkan permintaan tersebut. Ini juga tidak selalu merupakan negara asal individu yang diburu, tetapi negara tempat kejahatan itu dilakukan.

Orang-orang yang masuk dalam daftar red notice tidak diinginkan Interpol, melainkan oleh suatu negara atau pengadilan internasional. Interpol tidak dapat memaksa otoritas penegak hukum di negara mana pun untuk menangkap seseorang yang menjadi subjek red notice.

"Setiap negara anggota memutuskan nilai hukum apa yang diberikannya pada red notice dan wewenang petugas penegak hukum mereka untuk melakukan penangkapan."

Interpol menjelaskan bahwa red notice menjadi penting karena dapat digunakan untuk bersama-sama memperingatkan polisi di semua negara anggota tentang buronan yang dicari secara internasional. Polisi di negara lain kemudian dapat mengawasi mereka dan menggunakan red notice untuk mendukung proses ekstradisi.