4 Hal yang Disampaikan Jokowi saat Peluncuran OSS Berbasis Risiko

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan peluncuran Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko.

Kehadiran OSS Berbasis Risiko disebut sebagai reformasi yang sangat signifikan dalam perizinan di Indonesia.

"Hari ini kita meluncurkan OSS Berbasis Risiko. Ini merupakan reformasi yang sangat signifikan dalam perizinan, menggunakan layanan perizinan secara online yg terintegrasi, terpadu dengan paradigma perizinan berbasis risiko," kata Jokowi dalam peluncuran OSS Berbasis Risiko pada Senin (9/8/2021).

Melalui kehadiran OSS Berbasis Risiko ini, kata Jokowi, jenis perizinan akan disesuaikan dengan risikonya. Perizinan antara Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan usaha besar tidak sama.

Layanan perizinan ini dinilai akan membuat iklim berusaha di Indonesia menjadi lebih baik.

"Risiko tinggi perizinan berusaha berupa izin, risiko menengah perizinan berusaha berupa sertifikat standar, risiko rendah perizinan berusaha cukup berupa pendaftaran atau nomor induk perusahan dari OSS," papar Jokowi.

Jokowi meminta menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk mengikuti kemudahan berusaha dalam sistem online single submission (OSS) berbasis risiko.

Adapun layanan ini untuk membuat izin berusaha menjadi lebih mudah, transparan, dan terjamin.

"Para pelaku usaha membutuhkan layanan yang mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit," kata Jokowi.

Dia mengaku akan mengawasi dan mengecek langsung apakah sistem OSS berbasis risiko ini betul-betul mempermudah dan mengurangi izin berusaha.

Kemudian, Jokowi ingin memastikan apakah biaya perizinan semakin efisien dan standarnya sama di seluruh Indonesia.

"Ini yang akan saya ikuti. Kalau ini bisa kita laksanakan, saya yakin investasi baik yang investasi skala mikro, skala kecil, menengah dan besar akan meningkat di negara kita," terang Jokowi.

Jokowi mengingatkan agar tak ada lagi suap menyuap antara pejabat pemerintahan dan pengusaha dalam proses izin berusaha.

Jokowi menekankan izin berusaha harus dilakukan secara transparan dan mempermudah para pengusaha.

"Saya tidak mau lagi mendengar ada kesulitan yang dihadapi pengusaha, saya tidak mau ada lagi yang melakukan suap, semua harus dilakukan terbuka, secara transparan dan memudahkan para pengusaha," kata dia.

"Jika ada aparat pemerintah yang tidak bersih, yang mencoba-coba, laporkan kepada saya," sambung Jokowi.

Kemudian Jokowi mengatakan, berdasarkan laporan Bank Dunia tahun 2020, Indonesia berada di peringkat ke-73 dalam kemudahan berusaha. Namun, Jokowi mengaku belum puas dan ingin agar izin berusaha lebih dipermudah lagi.

"Laporan Bank Dunia 2020, negara kita masuk peringkat ke 73 dari 190 negara dalam kemudahan berusaha atau ease of doing business. Itu artinya sudah masuk kategori mudah, tapi kategori itu belum cukup," ucap dia.

"Kita harus mampu meningkatkan lagi, tingkatkan lagi, dari mudah menjadi sangat mudah, itu target kita," tegas Jokowi.

(Lesty Subamin)