Airlangga Hartarto: Partai Golkar Telah Memiliki Visi Negara Kesejahteraan 2045

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga.

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan, partainya telah memiliki Visi Negara Kesejahteraan 2045.

Hal tersebut diungkap Airlangga saat berpidato di HUT ke-50 Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang disiarkan daring.

Negara Penghasil Minyak Sawit Kumpul di Jakarta, Bahas Volatilitas Pasar hingga Perubahan Iklim
Sekjen OECD Yakin Keanggotaan RI pada OECD Mampu Dukung Visi Indonesia Emas 2045
Bangun Ekosistem Industri Semikonduktor, Menko Airlangga Jalin Kerja Sama 2 Universitas di AS

Menurut dia, pihaknya meyakini Indonesia bisa maju dan sejajar dengan negara ekonomi besar lainnya.

"Partai Golkar sesungguhnya telah memiliki Visi Negara Kesejahteraan 2045. Partai Golkar meyakini bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan sejajar dengan negara ekonomi besar lainnya di dunia," kelakar Airlangga, Selasa (10/8/2021).

Namun demikian, lantaran pandemi Covid-19 terjadi saat ini, membuat Golkar harus melakukan restarting dan rebooting tentang skenario kita untuk mewujudkan visi 2045. Sebab sudah dua tahun, dunia dilanda pandemi Covid-19, tak terkecuali di Indonesia.

"Berbagai upaya dan kerja keras telah dilakukan seluruh komponen bangsa untuk menekan penularan Covid-19 disertai dengan langkah-langkah untuk mengatasi dampak sosial- ekonomi dari yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19," jelas pria yang juga menjabat sebagai menteri koordinator perekonomian ini.

Ketua Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto sampaikan arahan Presiden Joko Widodo terkait penanganan Covid-19. Pendekatannya penanganan Covid-19 akan berbasis mikro, apa itu?

2 dari 2 halaman

Pandemi Harus Diatasi

Airlangga meyakini, tidak ada negara yang memiliki pengalaman dalam pengendalian Covid-19 ini. Apalagi saat ini muncul berbagai varian baru Covid-19 yang penularannya sangat cepat.

Oleh sebabnya, sejumlah kebijakan telah dikeluarkan pemerintah untuk menahan laju persebaran Covid-19 dan dampak sosial yang diakibatkannya. Salah satunya vaksinasi nasional, penyediaan fasilitas kesehatan dan kebutuhan obat-obatan, dan bantuan sosial dengan stimulus ekonomi bagi pekerja juga dinia usaha.

"Dengan pengendalian pandemi secara terintegrasi akan mengurangi kasus aktif dan memberikan ruang pelonggaran tekanan pada fasilitas kesehatan, maka kita pun akan bisa merelaksasi pembatasan kegiatan sehingga kegiatan ekonomi masyarakat bisa pulih kembali pada kwartal keempat tahun 2021," kata dia.