Anggaran Baju Dinas Rp 675 Juta, DPRD Kota Tangerang Dianggap Tak Punya Sensitifitas

Liputan6.com, Jakarta - Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang yang menganggarkan pembuatan lima seragam untuk 50 anggotanya dipertanyakan dasar atau payung hukumnya. Terlebih dengan anggaran yang mencapai Rp 675 juta, dinilai sangat berlebihan.

"Titik tekannya pada biaya yang terlalu besar itu, naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Kok bisa naik secara siginifikan? Apa sebab kenaikan ini? Apakah ada bahan yg memang berbeda dari sebelumnya, serta mengapa harus berbeda?" Kata Ray Rangkuti, pengamat kebijakan dari Lingkar Madani, Selasa (10/8/2021). 

Ray pun menilai, kenaikan itu juga aneh karena di saat yang sama, beberapa anggaran kegiatan DPRD juga telah dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Kota Tangerang. Lalu, urgensi pengadaan seragam ini, seperti tidak terlalu penting untuk menunjang kinerja ke-50 anggota DPRD tersebut.

"Padahal, dalam situasi Covid-19 seperti sekarang, kemungkinan perjumpaan fisik yang memungkinkan pemakaian baju seragam itu juga akan sangat minimal," kata dia.

Ray juga mempertanyakan, adanya klaim dari pengadaan bahan pakaian Sekretariat DPRD Kota Tangerang, Pokja ULP Hadi Sudibjo mengklaim bila bahan tersebut salah satunya bermerek Louis Vuitton (LV).

Pasalnya, LV Indonesia juga sudah membantah hal tersebut, dengan memberikan pernyataan resmi LV tidak menyediakan bahan baju, hanya baju jadi saja.

"Jika begitu adanya, mengapa ada dua mata anggaran yang berbeda, anggaran pengadaan bahan baju, dan anggaran penjahitan baju," kata Ray Rangkuti. 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: