Pengadaan Baju Dinas Rp 1,2 Miliar Dibatalkan, Ini Penjelasan Ketua DPRD Tangerang

Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, Gatot Wibowo memberi penjelasan terkait bisa membesarnya anggaran pengadaan seragam ke-50 anggota dewan tersebut hingga mencapai Rp 675 juta.

Menurutnya, berdasarkan keterangan pihak sekertaris dewan (sekwan), anggaran pengadaan pakaian dinas senilai Rp675 juta itu cukup besar, karena harga dari meterial bahan yang digunakan mengalami kenaikan.

"Kita waktu itu cuma bilang, bahannya yang bagus, wol nya yang bagus, itu saja. Disini saya luruskan, tidak ada menunjuk merek tertentu. Dan, anggaran itu muncul karena harga dari material atau kualitas bahannya sudah naik, belum lagi pajaknya," katanya, Selasa (10/8/2021).

Lanjutnya, adanya volume yang bertambah pun melandasi kenaikan anggaran dalam pengadaan baju dinas. Dimana sesuai dengan PP 18 tahun 2017, untuk pengadaan baju dinas hanya ada 4, yakni, pakaian dinas harian (PDH), pakaian sipil resmi (PSR), pakaian sipil harian (PSH), dan untuk pakaian sipil lengkap (PSL).

"Volume tahun ini bertambah, karena untuk yang PSL dalam lima tahun atau satu periode itu dua kali, makanya volume tahun ini bertambah, dari yang sebelumnya empat, jadi lima. Dan itulah anggaran naik," ujar dia.

Untuk anggaran penjahitan baju hingga Rp600 juta itu pun dikarenakan harga jasa jahit yang saat ini sudah mengalami kenaikan.

"Sekali lagi untuk saat ini memang harga banyak yang meningkat itu penjelasannya, tapi akhirnya memang kami putuskan untuk membatalkannya secara keseluruhan setelah mendengar segala masukan dari berbagai pihak," ungkapnya.