DPR dan IDI Dukung Penguatan Puskesmas Jadi Sentra Penanggulangan Covid-19

Liputan6.com, Jakarta Kepala Staf Presiden Moeldoko mendorong penguatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) untuk menyukseskan penanggulangan Covid-19. Langkah ini dinilai tepat namun logistik dan tenaga kesehatan di puskesmas harus diperkuat.

"Kalau menurut saya bagus ya. Sebenarnya yang namanya kita siap akan lebih baik. Apalagi puskesmas itu kan levelnya untuk masyarakat bawah," ujar Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem Lisda Hendrajon dalam keterangannya, Kamis (12/8/2021).

Menurut dia, penguatan peran dan sumber daya puskesmas dapat memberi pertolongan pertama bagi masyarakat yang sakit. Penanggulangan Covid-19 pun akan jauh lebih efektif karena masyarakat lebih mudah menjangkau Puskesmas.

"Dan biasanya petugas puskesmas lebih kenal dengan lingkungan masyarakat. Sosialisasi protokol kesehatan dan lainnya kalau dilakukan Puskesmas juga lebih efektif," jelasnya.

"Dengan adanya puskesmas menjadi garda terdepan, persiapan logistik harus disiapkan mulai dari APD, alat tes PCR. Puskesmas memberi pilihan mudah bagi masyarakat di pelosok dalam penanggulangan covid-19," paparnya.

Terpisah, Ketua Pelaksana Harian Mitigasi PB IDI Dr Mahesa Paranadipa mengatakan garis komando penanggulangan pandemi ini harus lebih jelas. Peran dan kewenangan satuan tugasnya pun harus jelas agar langkah-langkah yang diambil tepat sasaran, sistematis dan terstruktur.

Puskesmas adalah salah satu instrumen dalam pelayanan kesehatan. Secara garis komando dan koordinasi ada di bawah dinas kesehatan. Lalu dinas kesehatan di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan.

"Puskesmas selama ini sudah menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan karena di level primer dan keberadaannya hampir di setiap kecamatan sampai kelurahan. Berbeda dengan rumah sakit dan klinik yang tidak sebanyak puskesmas," paparnya.

Jika puskesmas dibebankan tugas melaksanakan testing dan tracing maka harus didukung sumber daya tenaga kesehatan dan sarana juga prasarana.

"Penanggulangan Covid-19 harus bisa menerapkan kerjasama mix public-private partnership. Tapi pembiayaannya memang harus disusun baik oleh pemerintah. Apalagi serapan anggaran kesehatan kita masih sangat kecil," pungkasnya.