Pasang Baliho saat Pandemi Covid-19, Bakal Jadi Bumerang?

Liputan6.com, Jakarta - Baliho bergambar sejumlah tokoh partai politik mulai bertebaran di pinggir jalan. Baliho tersebut diantaranya bergambar foto politikus PDIP Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Masyarakat hingga warganet ramai membicarakan bahkan membuat meme. Pengamat Pengamat kebijakan publik Andrinof Achir Chaniago menilai, baliho yang semula dipasang untuk pemanasan 2024 itu justru akan merugikan atau menjadi bumerang bagi parpol.

"Baliho-baliho yang mereka pasang itu bisa jadi bumerang buat yang namanya dipasang di baliho itu," kata Andrinof saat dikonfirmasi, Minggu (8/8/2021).

Andrinof menyebut, nama politikus yang terpampang di baliho akan diingat masyarakat sebagai tokoh yang tidak simpati selama pandemi Covid-19, dan berujung penilaian buruk pada pemilu 2024.

"Bisa jadi nanti mereka dihukum oleh pemilih mengambang. Jika netizen ramai menilai negatif pemasang baliho-baliho itu, suara pemilu tidak akan jauh berbeda," terang dia.

"Tidak tepat kalau saat pandemi ini memasang baliho, yang tujuannya menaikkan popularitas tokoh partai," tambah dia.

Andrianof menyarankan para parpol mengucurkan anggaran baliho untuk pekerja sosial dalam penanganan pandemi Covid-19. Hal itu menurutnya lebih mengena di hati masyarakat.

"Lebih baik mereka menyiapkan para pekerja sosial untuk membantu masyarakat menghindari Corona dan membantu masyarakat yang ekonominya terdampak," pungkas dia.

Pengamat politik Adi Prayitno menilai, banyaknya kontroversi pemasangan baliho politikus itu disebabkan oleh kondisi masyarakat yang tengah berada dalam kesulitan akibat pandemi Covid-19.

Masyarakat, kata dia, merasa tidak terbantu dengan munculnya baliho-baliho terkait Pemilu 2024. Baliho itu dinilai hanya bentuk cari perhatian saja.

"Wajar diprotes karena pemasangan baliho itu dinilai tak membantu apapun masalah saat ini. Di tengah banyak orang butuh sembako, elite di baliho itu malah butuh perhatian rakyat,” kata Adi saat dikonfirmasi, Senin (9/8/2021).

Adi menyebut pemasangan baliho untuk sosialisasi sebenarnya adalah hal wajar bagi politikus, namun di pemasangan momen pandemi dianggap tidak tepat dan hanya cari perhatian.

"Sebenarnya elite politik pasang baliho perkara biasa, etis, dan mesti dilakukan untuk publikasi dan sosialisasi diri. Tapi menjadi paradoks karena baliho itu mirip ‘benda mati’ yang tak paham dengan kondisi rakyat di tengah pandemi," tutur Adi.

Dia menyarankan, politikus tidak hanya memasang baliho melainkan ikut membantu rakyat dengan cara membuka kantor partai untuk penanganan Covid-19.

"Meski tak bisa membantu langsung, setidaknya pengurus partai bisa membantu memudahkan akses terhadap kesehatan dan bansos. Selain negara, hanya partai yang bisa menjangkau seluruh lapisan rakyat," kata Adi.

Nyinyir Tak Berujung?

Sementara Direktur Eksekutif The Cyrus Network Hasan Nasbi menilai kritik terhadap politikus yang memasang baliho tak bisa dipertanggungjawabkan.

Hasan lalu menganalogikan pemasangan baliho dengan kebutuhan seseorang terhadap pakaian baru dan sepeda di saat pandemi.

"Misalnya kalau kamu butuh baju baru kamu beli baju nggak? Atau kalau lagi nggak butuh tapi pengen beli baju baru, tetep beli kan. Terus kalau ada orang yang tiba-tiba nyinyir kenapa harus beli baju baru sih di antara banyak orang kelaparan? Kenapa nggak uang untuk beli baju baru kamu disumbangkan kepada orang yang membutuhkan? Atau kenapa kamu beli sepeda di zaman pandemi?" kata Hasan.

"Kalau kita ikuti pendirian-pendirian kayak gini, akhirnya kita akan sampai pada nyinyir tak berujung," imbuh dia.

Hasan mengatakan, kehidupan di luar penanganan pandemi harus terus berjalan, termasuk kehidupan politik. Oleh karenanya, waktu pemasangan baliho politik saat pandemi tidak ada ukurannya untuk dikatakan tepat atau tidak tepat.

"Menurut saya, karena teorinya waktu yang tepat untuk masang baliho, masang spanduk, bisa kemarin, bisa hari ini, bisa besok, bisa bulan depan. Jadinya waktunya tergantung mereka mau mulainya kapan. Kan bisa saja pasang media luar ruang saat Lebaran, ucapkan selamat Lebaran. Nanti dikritik lagi kok masa pandemi pasang spanduk ucapan selamat Lebaran?" katanya.

Menurutnya, pemasangan baliho politik ini tidak ada hubungannya dengan empati saat pandemi.

"Kan bukan berarti orang yang pasang baliho kemudian tidak melakukan tindakan-tindakan bentuk kemasyarakatan. Dia pasang billboard, tapi dia juga menyumbang ke masyarakat, dia juga buat kebijakan yang membantu masyarakat. Dua-duanya bisa berjalan sekaligus," kata Hasan.

Menurut dia, yang perlu dikritik dari pemasangan-pemasangan baliho politik ini cuma dua, yakni apakah pemasangannya di tempat resmi yang diizinkan pemerintah daerah setempat, dan apakah pemasangan baliho tersebut membayar pajak.

"Bukan soal timing karena timing bisa kapan saja. Karena kehidupan politik kan tetap berjalan. Kalau nggak bayar pajak, itu yang harus kita kritik," tegas Hasan.

Lebih jauh dari itu Hasan mengingatkan, proses politik yang memerlukan biaya yang besar juga menggerakkan ekonomi masyarakat, terlebih di masa-masa sulit sekarang ini. Dia lantas mencontohkan penyelenggaraan Pilkada 2020 yang sudah menggerakkan ekonomi di akar rumput.

"Tahun 2020 orang mengkritik kenapa harus ada Pilkada di 2020. Tapi jangan lupa, perputaran uang ketika ada Pilkada 2020, kalau menurut perhitungan pemerintah, itu mencapai Rp 35 triliun," ujar Hasan.

Dia pun meminta publik membayangkan dampak perputaran uang sebesar itu bagi kehidupan ekonomi rakyat.

"Bayangkan jumlah masyarakat yang bisa hidup dari perputaran ekonomi itu. Katering hidup, event orginazer hidup, tukang sound system hidup, percetakan hidup, konveksi yang bikin-bikin kaos hidup, tukang spanduk baliho hidup, sekadar tukang pasangnya hidup, ekspedisi hidup, banyak multiplie effect-nya hidup," ujarnya.

"Dan itu orang yang diberi kehidupan dengan cara terhormat. Karena dia bekerja, dapat gaji, keluarganya dapat makan," pungkas Hasan.