Tuai Kritik, BPIP Sebut Lomba Artikel Bentuk Penguatan Ideologi Pancasila

Presiden Jokowi Terima Laporan BPIB di Istana Merdeka — Suasana pertemuan antara Presiden Jokowi dengan anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Jakarta, Kamis (22/3). BPIP adalah badan yang sebelumnya bernama Unit Kerja Presiden Bidang Pemantapan Ideologi Pancasila. (Liputan6.com/Angga Yuniar)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Achmad Uzair Fauzan menjelaskan, tema dari lomba menulis artikel 'Hormat Bendera Menurut Hukum Islam' disesuaikan dengan peringatan Hari Santri. Dia menekankan, tema tersebut bukan bermaksud untuk membenturkan Pancasila dengan agama.

Dia menyebut bahwa para santri memiliki sebuah tradisi membahas isu-isu sosial dari perspektif kajian Islam. Uzair menuturkan lomba penulisan artikel ini bagian dari mendalami kembali warisan keislaman dalam rangka menguatkan nasionalisme.

"Bukan membenturkan pancasila dengan agama, tapi bagian mendalami kembali nilai-nilai kutural sehingga bisa menguatkan pembinaan ideologi Pancasila," jelas Uzair saat dihubungi Liputan6.com, Minggu (15/8/2021).

Menurut dia, lomba ini merupakan bagian dari pembinaan ideologi Pancasila. Selain lomba, BPIP juga melalukan berbagai pendidikan dan pelatihan serta seminar sebagai bentuk program pembinaan ideologi Pancasila.

"Bagian dari pembinaan itu adalah dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat luas dalam bentuk lomba-lomba," ujar Uzair.

Terkait pemilihan tema lomba yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi saat ini, Uzair mengingatkan bahwa setiap institusi pemerintah memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang diatur dalam regulasi. Sehingga, setiap acara ataupun lomba yang diadakan disesuaikan dengan tugas dan fungsi BPIP yakni, ideologi pancasila dan nasionalisme.

"Ini kan BPIP tusinya (tugas dan fungsi) lain-lain ya, pemerintah kan punya tusi lain-lain. Ada banyak kementerian, yang tangani pandemi siapa, yang bisa kasih dana, yang tangani korupsi siapa. Tusi kita kan di pembinaan ideologi pancasila dan nasionalisme," kata dia.

"Nanti kita dalam logika anggaran itu kan tidak bisa menangani yang di luar tupoksinya. Kita menjalankan sesuai dengan amanat, sesuai dengan tusinya. Tema kita dan tupoksi kita adalah ideologi pancasila dan nasionalisme," sambung Uzair.

Dalam pertemuan tertutup itu, keduanya membahas tentang persoalan yang sering terjadi di Indonesia.

2 dari 2 halaman

Anwar Abbas Muhammadiyah Desak Jokowi Bubarkan BPIP

Dubes Arab Saudi Osama bin Mohammed Al-Shuaibi — Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas (tengah) mendampingi Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Mohammed Al-Shuaibi (kiri) memberi sejumlah keterangan di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (13/11). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)... Selengkapnya

Sebelumnya, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mendesak Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi membubarkan BPIP. Pasalnya, ia melihat bahwa di tengah kondisi krisis seperti saat ini, BPIP justru membuat lomba dengan tema yang tak ada signifikansinya dengan penanganan pandemi Covid-19.

"Persoalan ini tidak akan bisa selesai dalam waktu yang cepat dan singkat. Untuk itu kita harus bisa memikirkan dan melakukan langkah-langkah bagaimana kita tetap bisa memberlangsungkan dunia pendidikan kita secara baik agar tugas negara untuk mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat tetap bisa terlaksana dan itu caranya bukan dengan melakukan lomba karya tulis tentang hormat bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan menurut Islam," tutur Anwar Abbas dalam keterangan tulis yang diterima Liputan6.com, Minggu (15/8/2021).

Anwar mengatakan, saat ini pandemi bukan hanya memukul sektor kesehatan dan ekonomi, melainkan juga sektor pendidikan bagi anak-anak. Di mana sudah cukup lama mereka tidak bisa melakukan belajar di dalam kelas secara tatap muka.

BPIP, menurut Anwar, seharusnya membantu presiden dengan melakukan hal yang benar-benar berarti dan bermakna terutama dalam mengatasi krisis akibat pandemi Covid-19. Tetapi yang ia lihat selama ini, apa yang mereka lakukan benar-benar tidak mendukung visi misi pemerintah dan bangsa.