Komnas HAM Sebut Ada 11 Pelanggaran HAM dalam Proses TWK Pegawai KPK

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut bahwa terdapat 11 pelanggaran HAM dalam proses asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK untuk alih status sebagai ASN. Wakil Ketua Internal Komnas HAM, Munafrizal Manan menerangkan, pelanggaran pertama adalah soal hak atas keadilan dan kepastian hukum.

"Perkom Nomor 1 Tahun 2021 yang berujung pada pemberhentian 51 pegawai yang tidak memenuhi syarat menyebabkan tercerabutnya hak atas keadilan terhadap pegawai tersebut dan ini sesuatu yang bertentangan dengan Pasal 3 Ayat 2 Jo Pasal 17 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," papar Rizal dalam sebuah konferensi pers yang ditayangkan lewat daring, Senin (16/8/2021).

Pelanggaran selanjutnya adalah berkaitan dengan hak perempuan. Menurut Rizal fakta yang diperoleh oleh pihaknya menunjukkan bahwa terdapat tindakan yang merendahkan martabat perempuan dalam proses TWK pegawai KPK.

"Bahkan melecehkan perempuan dalam penyelenggaraan asesmen dan itu sebagai bentuk kekerasan verbal dan merupakan pelanggaran atas hak perempuan yang dijamin dalam Pasal 49 UU tentang HAM dan juga UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan," paparnya.

Pelanggaran HAM ketiga yang ditemukan Komnas HAM menurut Rizal adalah pelanggaran hak untuk tidak didiskriminasi. Komnas HAM, kata Rizal telah menemukan fakta adanya pertanyaan yang bermuatan diskriminatif dan bernuansa kebencian dalam proses asesmen TWK.

"Dan ini nyata-nyata melanggar Pasal 3 Ayat 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan juga melanggar Pasal 9 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan juga termasuk melanggar Pasal 7 UU Nomor 11 tentang Pengesahan Konvensi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya," jelas Rizal.

Pelanggaran HAM selanjutnya yang ditemukan Rizal adalah pelanggaran atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Di mana Komnas HAM menemukan fakta ada pertanyaan yang mengarah pada kepercayaan/keyakinan maupun pemahaman terhadap agama tertentu.

"Yang sebetulnya itu tidak memiliki relevansi dengan kualifikasi maupun lingkup pekerjaan pegawai ya dan ini jelas sebagai pelanggaran HAM sebagaimana yang sudah dijamin dalam Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 Jo Pasal 18 UU tentang HAM dan Pasal 18 UU tentang Pengesahan Hak-hak Sipil dan Politik," ujar dia.

Pelanggaran HAM kelima yang ditemukan Komnas HAM adalah terkait hak atas pekerjaan. Menurut Rizal penonaktifan terhadap 75 pegawai KPK yang dianggap tidak memenuhi syarat tak berdasar.

"Sehingga pemberhentian ini nyata sebagai pelanggaran hak atas pekerjaan yang juga diatur di UUD 1945 khususnya Pasal 28b Ayat 2, kemudian Pasal 38 Ayat 2 UU tentang HAM. Termasuk juga Komentar Umum 18 Angka 4 Konvenan Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya," katanya.

Pelanggaran Hak Atas Rasa Aman

Dalam proses TWK pegawai KPK Komnas HAM juga menemukan pelanggaran hak atas rasa aman. Pasalnya menurut Rizal, profiling lapangan yang dilakukan terhadap sejumlah pegawai KPK dianggap tak memiliki landasan hukum alias ilegal. Bahkan cenderung intimidasi.

"Ini merupakan salah satu bentuk dilanggarnya hak atas rasa aman tersebut. Artinya ini jelas tidak sesuai dengan Pasal 30 UU tentang HAM," urainya.

Rizal menerangkan bahwa dalam proses tersebut juga terdapat pelanggaran hak atas informasi. Di mana proses penyelenggaraan TWK dianggap tidak transparan dan informatif soal metode dan parameter penentuan yang digunakan.

"Merupakan bentuk pelanggaran hak atas informasi yang dijamin dalam Pasal 14 Ayat 1 UU tentang HAM dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," ucap Rizal.